:
Oleh MC PROV JAWA TIMUR, Rabu, 4 April 2018 | 19:37 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 331
Surabaya, InfoPublik – Dinas Kominfo (Diskominfo) se - Indonesia menyatakan siap mendapat tugas menangani data statistik sektoral di setiap provinsinya. Agar penanganan statistik sektoral yang baru diberlakukan di daerah berjalan baik, maka diperlukan arahan dari Kepala BPS Pusat.
Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur sekaligus Ketua Asosiasi Diskominfo Indonesia, Eddy Santoso saat mengadakan video conference dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Kecuk Suhariyanto mengatakan, pertemuan video conference merupakan pertemuan yang kedua kalinya setelah acara di Padang tahun lalu dan kegiatan ini merupakan cita-cita Diskominfo.
“Disamping program statistik sektoral di daerah baru terbentuk, tentunya belum dibarengi dengan penyediaan SDM yang mumpuni, maka diperlukan kerja sama pendidikan pelatihan dengan BPS untuk mencetak tenaga-tenaga Diskominfo yang profesional di bidang statistik,” ujarnya saat mengadakan video conference dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat Kecuk Suhariyanto di Kantor BPS Jawa Timur di Surabaya, Rabu (4/4).
Sejalan dengan tujuan untuk mencapai satu data Indonesia, Dinas Kominfo siap mendukung program statistik, tetapi masih memerlukan pembekalan supaya tidak ada keragu-raguan di daerah dalam rangka program data statistik sektoral di daerah.
Perlu diketahui sebelum dialihkan ke Dikominfo provinsi, data statistik sektoral ditangani oleh Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi (Bappeprov) kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia. Setelah mengadakan diskusi dengan Bappeprov dan beberapa perguruan tinggi, maka diperlukan arahan terkait program baru tersebut.
Dicontohkan Eddy, seperti Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) referensi data sektoralnya menggunakan data dari BPS. Untuk itu, diperlukan arahan dari BPS agar supaya tidak sampai terjadi tumpang tindih dalam program statistik di daerah.
Diakhir acara tersebut, Kadiskominfo Jawa Timur mengusulkan kepada BPS Pusat agar Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dipercepat pengirimannya, mengingat ini akan menjadi acuan pegangan dalam penyusunan APBD 2019. Kemudian berkaitan dengan peningkatan SDM bagi tenaga statistik ASN di Diskominfo khususnya di Jawa Timur. Diskominfo Jawa Timur siap membantu sebagai tempat Diklat jangka pendek selama satu minggu, tetapi kalau diklat untuk jangka panjang bisa dilakukan di Badan Diklat Prov Jawa Timur.
Kemudian usulan selanjutnya agar BPS pusat sesering mungkin mengirim surat kepada Gubernur tentang kaitannya apa yang harus dikerjakan oleh Diskominfo. Karena ini sangat penting untuk tupoksi yang harus dikerjakan oleh Diskominfo mengenai data sektoral daerah. (MC Diskominfo Prov Jatim/non-ryo/eyv)
