:
Oleh Wawan Budiyanto, Selasa, 27 Februari 2018 | 16:41 WIB - Redaktur: Juli - 613
Jakarta, InfoPublik – Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando berharap Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjadikan Perpusnas sebagai salah satu program prioritas nasional dalam literasi dan pembangunan sosial ekonomi.
“Insya Allah Bappenas tahun ini menjadikan Perpustakaan Nasional sebagai program prioritas nasional terutama untuk literasi dan pembangunan sosial ekonomi. Saya kira sebuah lompatan bisa kita capai dan tentu memberi harapan kepada masyarakat terutama yang ada di daerah-daerah yang selama ini kesulitan untuk mengakses bahan-bahan bacaan,” kata Syarif mengawali sambutannya pada acara Seminar Nasional bertema Literasi dan Pembangunan Sosial-Ekonomi di Jakarta, Selasa (27/2).
Menurutnya, hal tersebut tidak berlebihan mengingat Presiden Joko Widodo telah menyampaikan setidaknya 3 hal penting yakni memastikan pembangunan dan pengembangan perpustakaan sampai di desa-desa, jurnal internasional dan berbagai macam ilmu pengetahuhuan dapat disampaikan ke masyarakat.
Syarif menambahkan, apapun kebijakan yang diambil Bappenas ke depan untuk menetapkan Perpusnas sebagai salah satu prioritas nasional sekaligus juga mendorong peningkatan anggaran tetap akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
“Kami memastikan bahwa apapun kebijakan dan perkembangan perpustakaan yang terjadi akan datang tugas pokok sebagai Pembina teknis dibidang perpustakaan akan selalu kami wujudkan dengan baik,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf mengatakan, pihaknya terus mendorong Perpusnas agar menjadi pelopor penggerak literasi dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sosial ekonomi.
“Dengan melihat sedemikian strategis peran Perpusnas, Bappenas terus mendorong untuk menjadi pelopor gerakan literasi untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. 2018 Bappenas berinisiatif meluncurkan kebijakan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kebijakan ini diperkuat pada rencana kerja pemerintah tahun 2019 dengan menjadikan literasi untuk kesejahteraan sebagai salah satu kegiatan prioritas untuk mendukung prioritas nasional pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar,” tegas Gellwynn.
Dijelaskannya, perpustakaan merupakan institusi sangat vital, dengan daya jangkau yang luas ke seluruh wilayah Indonesia tersebar mulai dari tingkat Nasional Provinsi Kab/Kota hingga ke pelosok desa.
“Sebagai lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat perpustakaan memiliki peran startegis dalam penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat perpustakaan adalah lembaga yang otoritatif untuk menjadi kekuatan penggerak literasi dalam konteks pembangunan soasial ekonomi,” pungkasnya.
