:
Oleh MC Prov Sumatera Barat, Kamis, 7 September 2017 | 04:56 WIB - Redaktur: Tobari - 296
Padang, InfoPublik – Tingginya potensi bencana di Sumatera Barat dan rendahnya tingkat kesiapsiagaan masyarakat, mengakibatkan tingginya risiko bencana yang mengancam keselamatan masyarakat itu sendiri.
Untuk mengurangi resiko Bencana tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun strategi melalui Workshop Strategi Pengembangan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesiapsiagaan Berbasis Masyarakat di Sumatera Barat, yang berlansung dari tanggal 6 s/d 8 September 2017.
Workshop yang dihadiri oleh pihak terkait kebencanaan seperti BPBD Provinsi, Bappeda, Badan Pemberdayaan Masyarakat Sumbar, BPBD Kab/kota, Dinas Kehutanan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi & UKM, Dinas PSDA, Dinas Pariwisata, Dinas Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan.
Serta, Badan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, ASB, Kogami, Jemari Sakato dan Bumi Ceria.
Workshop diadakan oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat dengan Dukungan Mercy Corps Indonesia, melalui Program TATT’-s, selama 3 hari dan berlangsung di Gedung UPT BNPB Regional Sumatera, Padang.
Workshop dibuka oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bapak Nasridal Patria dan diawali ucapan selamat datang dari Kepala UPT BNPB Regional Sumatera Yazid Fadhli.
Rendahnya Tingkat Kesiapsiagaan Masyarakat menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini akan mengancam keselamatan masyarakat yang merupakan inti dari pembangunan itu sendiri.
Pengurangan Risiko Bencana Berbasis masyarakat sudah menjadi Program Pemerintah yang tertuang dalam program Kerja BPBD Provinsi Sumatera Barat yaitu Desa/Nagari Tangguh Bencana dengan target pada 2021 terdapat 1.019 nagari/kelurahan di Sumatera Barat.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu menyusun strategi untuk bisa mencapai target dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, mengingat tingginya jumlah Desa/Nagari yang rentan terhadap bencana, kata Yazid Fadhli.
Salah satu strategi tersebut adalah melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk memaksimalkan implementasi pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat melalui program yang ada pada instansi masing-masing/lembaga.
“Melalui Workshop ini diharapkan adanya pemahaman dan komitmen dari para pihak untuk mensinergikan pelaksanaan program ketangguhan berbasis masyarakat dalam setiap rencana kegiatan OPD di provinsi Sumatera Barat,” katanya.
Selain itu, juga terjalinnya koordinasi lintas sektor dalam pengurangan risiko bencana melalui program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
Kemudian, teridentifikasinya tantangan dan kesempatan dan isu-isu advokasi dalam perencanaan dan penganggaran PRBBK di Sumatera Barat (MC Sumbar/BPBD/Hera Arman/toeb)
