Program Nusantara Sehat Atasi Permasalahan Kesehatan Masyarakat

Jakarta, InfoPublik - Indonesia memiliki permasalahan maldistribusi tenaga kesehatan, sehingga butuh terobosan penguatan layanan kesehatan mengirim tenaga kesehatan melalui Program Nusantara Sehat ke daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.

“Dahulu ada Inpres yang mewajibkan tenaga kesehatan ke Daerah. Namun, di era demokrasi Inpres tersebut sudah tidak ada. Maka, betapa sulitnya kita melakukan pemerataan, namun bagaimanapun pemerataan terus kita upayakan. Sejak dua tahun lalu, Kemenkes telah mulai kirimkan tenaga kesehatan yang bersedia mengabdi di daerah perifer, kelebihannya mereka berbasis tim," kata Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dalam acara Public Expose Nusantara Sehat yang bertajuk “Membangun Kesehatan Indonesia dari Pinggiran” yang diselenggarakan di Gedung Usmar Ismail Jakarta, Kamis (12/1).

Menurutnya, pelibatan kaum muda untuk pembangunan secara umum, khususnya dalam pembangunan kesehatan, Nusantara Sehat dianggap dapat mengisi kekurangan. Jiwa muda para anggota tim Nusantara Sehat tidak hanya dinilai mampu dapat memberikan alternatif solusi masalah kesehatan, namun juga membawa inovasi pengembangan masyarakat di wilayah tempat mereka berkarya," katanya.

Menkes menyatakan, dibutuhkan kolaborasi program dengan menurunkan ego sektoral, karena itu integrasi dan supply data bersama sangat penting untuk menentukan lokus intervensi program masing-masing Kementerian dan Lembaga.

“Saat ini kita bersama-sama sedang mengurangi kemiskinan melalui pemerataan. Fokus kita semua sama, yakni sama-sama membangun dari pinggiran, khususnya daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan," ungkap Menkes.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menyatakan dukungannya terhadap pembangungan kesehatan, terutama dalam aspek keterjangkauan akses jaringan komunikasi dan internet, khususnya di daerah tertinggal. Mengacu pada Perpres 131 tahun 2015 telah ditetapkan sebanyak 122 Kabupaten sebagai Daerah Tertinggal. 

“Daerah ini kita petakan, dari sejumlah Puskesmas yang ada di daerah tersebut, berapa yang harus terhubung internet? Lalu tujuannya diperjelas apakah untuk konektifitas antar Puskesmas atau pelayanan bagi masyarakat? Mari berpikir praktis, Let's make a simple and make people happy," katanya.

Sementara itu, terkait pemanfaatan dana desa untuk pembangunan kesehatan, Staf Ahli menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Kemendes, Rusnadi Pandjung, menerangkan bahwa dana desa secara umum prioritasnya untuk pembangunan infrastruktur. Secara khusus, dapat digunakan untuk menyelesaikan indikator-indikator yang menyebabkan desa itu tertinggal.

“Indikator tersebut ada lima dimensi, salah satunya kesehatan. Jadi, saat infrastruktur dan indeks pembangunan menunjukkan ada permasalahan kesehatan, kita sudah sampaikan kepada pendamping agar di dalam penyusunan anggaran pembangunan dan belanja desa (APBDes) diarahkan ke kesehatan," kata Rusnadi.

Menurutnya, saat ditinjau pemanfaatan desa di tahun sebelumnya, infrastruktur yang banyak dibangun adalah pembangunan jalan dan jembatan, perbaikan kantor, ada pula perbaikan sanitasi lingkungan dan air bersih tapi proporsi untuk dimensi kesehatan masih sedikit. 

“Penting sekali sekiranya ada pendamping juga dari Kementerian Kesehatan untuk bersama-sama dengan pendamping desa untuk melihat prioritas ini. Seringkali partisipasi dari bawah, tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Masyarakat desa sering tidak bisa menentukan pilihan mana yang sesungguhnya benar-benar mereka butuhkan," ungkapnya.