:
Oleh Irvina Falah, Rabu, 2 November 2016 | 10:26 WIB - Redaktur: Irvina Falah - 331
Jakarta - Keutuhan dan kerukunan antar masyarakat harus terus dijaga, mengingat kerukunan di tengah keanekaragaman budaya merupakan aset dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pertemuannya dengan sejumlah tokoh masyarakat, di antaranya Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
Pertemuan yang berlangsung pada Selasa, 1 November 2016 di Istana Merdeka Jakarta, sekira pukul 11.00 WIB, diselenggarakan guna menjalin tali silaturahmi antar pemerintah dengan ulama dan umaro seluruh Indonesia. Mengawali sambutannya, Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih atas kesediaan para ulama untuk datang memenuhi undangannya ke Istana.
"Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kedatangan para ulama. Biasanya saya yang sowan mendatangi satu persatu, silaturrahmi ke pondok-pondok pesantren, para ulama, tapi kali ini saya yang ingin mengundang untuk ke istana," ujar Presiden Joko Widodo dalam sambutan pembukanya
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo mengharapkan agar para ulama mampu meneduhkan suasana dengan nasihat dan seruan guna menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tetap berdiri kokoh dan maju.
"Nasihat yang penuh kesejukan dan penuh kedamaian juga sekarang ini sangat dinanti-nanti dari para ulama," imbuhnya.
Sebab, Presiden Joko Widodo meyakini bahwa ulama merupakan penerus nabi dan tugasnya membawa kabar yang baik, menjaga umat memberikan peringatan, memberikan tuntunan pada umat dan kita semuanya.
Menutup sambutannya, Presiden Joko Widodo berharap para ulama turut berperan serta menjaga Indonesia agar berhasil meletakkan hubungan agama dengan negara secara ideal dan terbebas dari ancaman perpecahan.
"Kami berharap bahwa ulama juga berani mengambil sikap tegas bahwa antara Islam dan ke Indonesiaan bukan harus dipertentangkan, tetapi marilah kita bersama-sama kita jaga, kita pelihara, kita perjuangan keIndonesiaan kita," tutup Presiden Joko Widodo.
Para Ulama Sepakat Pilkada Damai
Menghadapi hajatan besar pilkada serentak tahun 2017, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan, para ulama menyepakati himbauan Presiden untuk menyelenggarakan pilkada secara damai.
"Menghadapi pilkada damai, kami juga sepakat dengan apa yang diimbau Presiden supaya dilakukan dengan damai, tidak ada konflik, dan masing-masing calon supaya siap untuk menang maupun kalah, sehingga apabila sudah selesai, tidak ada lagi konflik yang terjadi," ujar Ma'ruf Amin kepada wartawan usai pertemuan.
Kepada Presiden, para ulama juga menyepakati untuk siap membela negara dan tetap mengupayakan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kita memang siap untuk membela negara dan bagi kami NKRI final dan kita tidak akan memberikan toleransi kepada siapa saja yang akan memecah belah bangsa ini," imbuh Ma'ruf Amin.
Terkait isu kemungkinan adanya demonstrasi, para ulama juga menyerukan kepada pihak yang melakukan demonstrasi, untuk mengikuti peraturan, dilakukan secara santun, damai, dan tidak anarkis.
"Kita sepakat dengan pernyataan presiden, bahwa di negara, republik ini bahwa demonstrasi tidak dilarang sepanjang sesuai dengan peraturan dan tidak menimbulkan kerusakan dan juga jangan terprovokasi," kata Ketua MUI tersebut.
Dalam pertemuan singkat tersebut, Ma'ruf Amin juga sempat membahas mengenai permasalahan yang menyangkut Gubernur DKI Jakarta tentang pernyataannya di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Menurut Ma'ruf Amin, isu tersebut kini bergulir dan berkembang menjadi tidak menentu dan menjadi masalah bagi khalayak. Untuk itu, pihaknya menyetujui bahwa masalah tersebut dapat diproses secara terhormat dan proporsional melalui proses hukum.
"Presiden mengatakan bahwa beliau sudah memerintahkan ini untk diproses dan beliau tidak akan intervensi terhadap masalah ini," ujarnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin, Ketua Umum MUI yang juga Rais Am PB NU K.H. Dr. Ma'ruf Amindan Rais Am PBNU, Ketua Umum PB NU K.H Said Aqil Siroj, Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr. H. Haerdar Nashir, M.Si, dan sejumlah pengurus lainnya.
