:
Oleh Astra Desita, Kamis, 3 Maret 2016 | 09:34 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 381
Jakarta, InfoPublik - Menpora Imam Nahrawi beserta jajaran pejabat eselon I dan II Kemenpora, yakni Sesmenpora Alfitra Salamm dan semua deputi menghadiri rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Ruang Rapat Komisi X Gedung Nusantara I DPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (2/3) malam.
Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto. Selain Utut, jajaran pimpinan Komisi X lain adalah Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya (FPD), Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra (Gerindra) dan Wakil Ketua Komisi X Abdul Kharis (PKS).
Raker ini untuk membahas beberapa hal. Pertama, mengenai laporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 2015. Kedua, pemaparan persiapan pelaksanaan program dan kegiatan 2016.
Ketiga, penjelasan persiapan dan kesiapan TAFISA 2016 di Indonesia dan keikutsertaan Indonesia dalam Olimpiade 2016 di Brazil dan Sea Games 2017 di Malaysia.
Keempat, pemaparan perkembangan persiapan Asian Games XVIII tahun 2018 antara lain dukungan anggaran kesiapan venues, kepanitiaan dan kegiatan sosialisasi dan terkait sanksi FIFA terhadap PSSI.
Dalam paparannya, Menpora menjelaskan capaian program 2015. "Pada SEA Games 2015, Kemenpora menetapkan reward and punishment kepada PB/PB berdasarkan hasil SEA Games 2015 Singapura, pemberian bonus kepada atlet dan pelatih peraih medali," kata Menpora.
Mengenai program 2016, Menpora menjelaskan akan ada TAFISA di Oktober 2015. "Anggarannya 125 miliar. Persiapan terus diintensifkan," ujar Menpora.
"Soal PSSI, ada berita kalau sanksi tidak dicabut, Indonesia akan terancam menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Itu bohong dan mengada-ada. Kami sudah berkoordinasi berulang kali dengan OCA di sejumlah pertemuan dan tidak ada itu," ujar Menteri Imam Nahrawi.
Menpora pun menegaskan agar sanksi dicabut, perlu ada jaminan terselenggaranya pengelolaan yang transparan, tidak ada kartel dan tidak ada pengaturan skor.
"Dalam waktu dekat akan mengirimkan delegasi ke FIFA, dan bisa bekerjasama dengan pemerintah melakukan tata kelola sepakbola," lanjutnya.
Terkait penyelenggaraan Asian Games 2018, Menpora menjelaskan isu Indonesia terancam sebagai tuan rumah karena problem PSSI tidak benar dan sama sekali di luar kesepakatan Indonesia dan OCA.
"Pencabutan sanksi diperintahkan Presiden untuk dikaji dan sudah didalami," kata Menpora.
