:
Oleh Fajar Wahyu Hermawan, Sabtu, 9 Januari 2021 | 02:05 WIB - Redaktur: DT Waluyo - 575
Jakarta, InfoPublik - Kabar baik disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Setelah melakukan sidang komisi Jumat (8/1/2020), lembaga ini mengeluarkan fatwa tentang kehalalan vaksin Sinovac yang akan telah dibeli pemerintah.
"Vaksin Covid-19 yang diproduki Sinovac suci dan halal," ujar Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am dalam konferensi pers secara virtual, Jumat sore.
Keputusan itu diambil setelah mereka melakukan audit ke lapangan. Di lapangan mereka melihat langsung proses produksi vaksin itu ke negara pembuatnya hingga vaksin itu tiba di tanah air dan disimpan di PT Bio Farma, Bandung.
Namun pernyataan suci dan halal ini baru awal. Untuk fatwa utuhnya, kata Asrorun, MUI masih menunggu hasil uji dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).
"Badan POM nanti akan menyampaikan mengenai aspek keamanan untuk digunakan apakah (vaksin) aman atau tidak. Fatwa akan melihat aspek ketayiban itu," kata dia.
Sinovac merupakan satu dari tujuh vaksin yang akan digunakan di Indonesia. Penetapan tujuh vaksin ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/12758/2020 yang diteken pada Senin (28/12/2020).
Tujuh vaksin yang bakal digunakan itu yakni vaksin produksi PT Bio Farma; AstraZeneca; Sinopharm; Moderna; Novavax Inc; Pfizer Inc and BioNTech; dan Sinovac.
Dari tujuh jenis vaksin itu baru vaksin Sinovac yang telah tiba di tanah air. Saat ini ada tiga juta dosis vaksin Sinovac yang disimpan di PT Bio Farma.
Kini pemakaian vaksin yang sudah ada di PT Bio Farma, Bandung, Jawa Barat ini memang masih menunggu lampu hijau dari Badan POM. Menurut Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Penny K. Lukito menargetkan izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA) vaksin Sinovac bisa diterbikan sebelum tanggal 13 Januari 2021.
Menurut rencana, pemerintah memang akan melakukan vaksinasi pertama pada 13 Januari 2021. "Sudah ada keyakinan besar sampai hari ini, sehingga masih bisa dipastikan (EUA) akan keluar sebelum 13 Januari," kata Penny, Jumat (8/1/2021).
Aspek keamanan, mutu, dan khasiat, kata Penny, telah didapatkan Badan POM secara bertahap. Selain itu, Badan POM juga telah mendapatkan informasi soal imunogenisitas dan netralisasi vaksin. Saat ini, pihaknya masih menunggu data terkait efikasi vaksin Sinovac dari tim uji klinis di Bandung.
Rencananya, hari ini (Jumat, 8 Desember 2021) Badan POM akan menerima data interim pengamatan tiga bulan uji klinis fase 3. Setelah data diterima, Badan POM akan segera mengevaluasi aspek efikasi dan membahas hasilnya dengan Komisi Nasional Penilai Obat khusus untuk vaksin Covid-19.
Pembahasan akan melibatkan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), epidemiolog, dan para ahli lain.
Pertengahan Desember lalu, Presiden Joko Widodo telah menegaskan vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat Indonesia akan digratiskan.
Data di Kementerian Kesehatan menyebut, pada gelombang I (Januari-April 2021), pemerintah akan memberikan vaksin kepada 1,3 petugas kesehatan di 34 provinsi, 17,4 juta petugas publik, dan 21,5 juta lansia.
Gelombang II akan diberikan pada April 2021-Maret 2022. Pada periode ini kelompok yang divaksin adalah masyarakat rentan yang jumlahnya 63,9 juta dan masyarakat lainnya 77,4 juta.
(Petugas medis dr Yenny (kiri) melakukan simulasi vaksinasi COVID-19 Sinovac kepada warga penerima vaksin di Puskesmas Kampung Bali, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (8/1/2021). ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang.)
