:
Oleh Untung S, Rabu, 5 Desember 2018 | 08:43 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 487
Jakarta, InfoPublik - Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa tugas pemberantasan korupsi bukan hanya merupakan tugas penegak hukum saja termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun juga semua pihak mulai Pemerintah hingga seluruh masyarakat. Keterlibatan dan kepedulian semua pihak diperlukan agar program ini bs terlaksana secara berkesinambungan.
Hal ini disampaikan Presiden saat membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12). Acara ini merupakan rangkaian event yang digelar KPK sebagai bagian dari partisipasi peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada 9 Desember setiap tahunnya. Konferensi ini sendiri berlangsung 4-5 Desember 2018.
"Selamat hari antikorupsi sedunia. Gerakan ini harus menjadi sebuah gerakan bangsa, gerakan kita bersama-sama. Baik yang dilakukan institusi negara, 'civil society', maupun masyarakat luas," kata Presiden dalam sambutan pembukaannya.
Menurut Presiden sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah guna efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi bersama penegak hukum, KPK salah satuanya, diantaranya dengan menerbitkan sejumlah aturan strategis.
“Acara ini adalah momentum mengingat, mereview dan melanjutkan pemberantasan korupsi. Baik upaya penindakan dan pencegahan korupsi harus menjadi gerakan bersama baik lembaga, masyarakat sipil dan masyarakat luas," lanjut Joko Widodo.
Penyelenggaraan KNPK ke 13 mengusung tema “Mewujudkan Sistem Integritas Partai Politik Indonesia”. Tema tersebut diangkat dalam rangka mewujudkan pesta demokrasi yang berintegritas melalui pelaksanaan Pemilu Presiden dan Legislatif serentak tahun 2019.
“Dalam acara ini, ketua dan pimpinan partai politik akan berjanji dan berkomitmen demi kebaikan Indonesia,” ungkap Ketua KPK, Agus Rahardjo.
Konferensi Nasional ini menghadirkan pembicara Ketua KPK Agus Raharjo, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Menteri dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Selain itu, hadir pula ketua umum/sekjen dari 16 partai politik peserta pemilu 2019 yang menandatangani komitmen implementasi sistem integritas di partai politik.
Seperti tahun sebelumnya, KPK juga mengadakan lelang barang rampasan negara dan gratifikasi. Mobil Mercedes A45 AMG AT (W176) tahun pembuatan 2015 dan motor Harley Davidson Spotster XL883C yang merupakan barang rampasan negara ditunjukan dalam acara tersebut. Lelang dilaksanakan secara online melalui laman lelangdjkn.kemenkeu.go.id.
Dalam upaya mewujudkan integritas dunia usaha, KPK juga menyelenggarana acara International Business Integrity Conference (IBIC). Konferensi tahunan ini menampilkan diskusi tentang bagaimana program kepatuhan internal, inisiatif antikorupsi, dan langkah-langkah integritas lainnya yang dapat melindungi aset dan reputasi perusahaan.
Beberapa agenda lain yang dilaksanakan sebagai rangkaian Hakordia 2018 adalah talkshow “Saya, Perempuan Antikorupsi” (SPAK), Festival Digital Media Pemerintah dan penghargaan lembaga dengan sistem pengendalian gratifikasi terbaik serta pelaporan LHKPN terbaik 2018
PAmeran hari antikorupsi terbuka untuk umum. Pengunjung bisa mengunjungi berbagai booth pameran inovasi anti korupsi dari berbagai kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, BUMN dan lembaga lain di sepanjang selasar ruang Birawa-Binakarna hotel Bidakara.
