Lombok Barat Kembali Raih Peringkat I Keterbukaan Informasi Publik se NTB

Mataram, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali meraih pemeringkatan pertama pada Penganugrahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018.

Disusul Kota Mataram di urutan kedua dalam katagori Kabupaten/Kota Informatif dan lainnya hanya mendapatkan predikat cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif.

Penganugrahan ini berlangsung Rabu (28/11/2018) di Lombok Raya Hotel, Mataram, dan diterima oleh Sekda Lombok Barat H. Moh. Taufiq dari Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah.

Raihan Lombok Barat ini merupakan raihan ketiga kalinya mempertahankan nominasi terbaik diantara 10 Kabupaten/Kota se NTB dalam katagori Badan Publik Pemerintah Daerah. Perolehan peringakat pertama sebelumnya diraih tahun 2014, disusul tahun 2017 dan 2018.

Penganugrahan ini sebagai bentuk apresiasi KI NTB terhadap Badan Publik baik di tingkat provinsi maupun Badan Publik yang ada di Kabupaten/Kota, termasuk Badan Publik Instansi Vertikal dan Partai Politik yang sumber anggarannya berasal dari APBN dan APBD sebagaimana impelementasi amanah yang tertuang dalam UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah menyatakan, apresiasi atas kerja keras KI, mudah-mudahan dengan kerja keras Badan Publik di provinsi dan kabupaten/kota dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, khususnya dalam hal transparansi pelaksanaaan pembangunan berikut pengalokasian anggarannya.

Mantan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini juga mengingatkan, Keterbukaan informasi telah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar dan ditutupi lagi dalam alam demokrasi saat ini.

“Rasa ingin tahu masyarakat yang begitu besar terhadap program pembangunan yang dirumuskan pemerintah termasuk kebijakan penganggarannya menjadi catatan penting, bahwa masyarakat juga harus terlibat dalam proses-proses pembangunan,” kata Bang Zul sapaan akrab Gubernur pengganti Tuan Guru Bajang (TGB) ini.

Sebagai bentuk Keterbukaan Informasi Publik yang transparan dan akuntabilitas, Gubernur memberi contoh di setiap sudut desa yang ada di NTB terpampang papan informasi dalam bentuk baliho besar yang berisi tentang RAPBDes (Rencana Angaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang untuk diketahui, saat ini anggarannya cukup besar dari pemerintah.

“APBDes ini dengan rinci tertulis pendapatan desa dan seberapa besar pengeluaran yang sudah dilakukan dan identifikasi kebutuhan penggaran yang dilakukan,” ujar Zulkieflimansyah.

Karena itu Gubernur banyak berharap agar KI NTB terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan badan Publik baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga apa yang diharapkan dari Keterbukaan Informasi Publik ini yang transparan dan dijamin akuntabilitasnya bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya.

“Kita tak punya pilihan harus terbuka, dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat sebagai wujud keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan,” terang Gubernur NTB ini di hadapan Pimpinan Badan Publik se Provinsi NTB, Bupati/Walikota se NTB dan Instansi vertikal dan para pengurus Parpol lainnya.

Di tempat terpisah Sekda Kabupaten Lombok Barat H. M. Taufiq menyampaikan rasa syukur atas prestasi yang kembali diraih berturut-turut oleh Kabupaten Lombok Barat pada kategori Badan Publik Informatif kabupaten/kota.

Tak lupa ia memberikan beberapa catatan yang perlu diperhatikan ke depannya. Antara lain pengelolaan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan masalah anggarannya, karena mempertahankan juara itu lebih sulit. (MC. Lombok Barat/her/rasidibragi/toeb)