Jakarta, InfoPublik - Sekretaris Ditjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sri Purwaningsih, menegaskan, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak boleh berhenti pada jargon. Hal tersebut  harus diimplementasikan nyata dalam tata kelola Barang Milik Negara (BMN) yang bersih, transparan, dan akuntabel.

 

“Cara kerja yang mengedepankan sinergi dan kolaborasi merupakan kunci penguatan kelembagaan. Koordinasi dan komunikasi yang terbuka dengan stakeholder akan memperkuat kepercayaan publik," ujar Sri Purwaningsih, dalam Rapat Penyusunan Manual Mutu Bagian Umum mengenai Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Penguatan Kelembagaan di Jakarta,  Selasa (16/9/2025). 

 

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen Bina Adwil, Rizza Kamajaya, menyampaikan bahwa rapat itu menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi seluruh jajaran terkait good governance. “Kita harus menata diri dan memperbaiki sistem kerja agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran semakin meningkat. Dengan mencegah penyalahgunaan wewenang dan fraud sehingga Ditjen Bina Adwil dapat menrapkan  prinsip good governance secara murni dan konsekuen,” ungkap Rizza.

 

Rapat menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Direktur Sistem dan Harmonisasi Pengembangan Standar Badan Standarisasi Nasional (BSN), Triningsih Herlinawati; Direktur Eksekutif Dignity Indonesia, Jefri Adriansyah; Analis SDMA Ahli Muda Biro Organisasi dan Tatalaksana Kemendagri, Arief Rachman; serta peneliti muda BRIN, Suci Emilia Fitri, yang bertindak sebagai moderator. Mereka membahas berbagai aspek teknis mengenai penyusunan SOP berbasis standar mutu dan penguatan kelembagaan.

 

Pembahasan materi meliputi pemahaman SNI ISO 9001:2015 serta SNI ISO 37001 dalam mendukung budaya mutu dan tata kelola yang baik di lingkungan Ditjen Bina Adwil.

 

Selain itu, para narasumber menekankan pentingnya SOP sebagai instrumen untuk memastikan proses pemanfaatan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan Barang Milik Negara yang sesuai regulasi. 

 

Rapat juga menyoroti upaya pencegahan fraud BMN melalui penerapan prosedur yang jelas, digitalisasi, pengawasan berlapis, penguatan integritas aparatur, serta pembahasan diarahkan pada penerapan prinsip good governance melalui transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta responsivitas. 

 

Kegiatan itu dihadiri puluhan peserta yang terdiri dari para Pejabat Administrator, Pelaksana, dan Fungsional di lingkungan Ditjen Bina Adwil.