:
Jakarta, InfoPublik - Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Raden Pardede mengatakan Pemerintah telah menyiapkan kerangka strategis penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional 2021 sehingga Indonesia akan selalu optimis untuk sehat dan maju.
"Krisis kesehatan ini adalah krisis yang luar biasa sejak Indonesia merdeka. Seluruh negara di dunia saat ini tengah berjuang keras menghadapi masalah ini dan belum ada yang mampu mengatasi pandemi ini dengan sempurna," kata Raden Pardede saat webinar nasional bertajuk: INDONESIA SEHAT dan MAJU: Kebangkitan Ekonomi Pascapandemi, seperti disebutkan dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (11/03/2021).
Menurutnya, Indonesia harus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan pandemi untuk memilih solusi optimal yang mampu menjaga keseimbangan antara kehidupan dan penghidupan masyarakat.
“Ketika kaki kita menginjak pedal gas dan rem, harus ada keseimbangan, bagaimana melandaikan pandemi ini,” katanya.
Ditegaskannya bahwa krisis kali ini berbeda dengan krisis moneter 1998. Untuk sekarang ini, bantuan diberikan kepada masyarakat miskin, bukan diberikan kepada korporasi seperti 1998.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah luar biasa untuk penanggulangan kesehatan masyarakat dan mengurangi resiko kemiskinan masyarakat. Salah satu langkah yang luar biasa itu adalah penerbitan PERPPU No. 1/2020 sebagai payung hukum untuk pengambilan langkah-langkah cepat dan luar biasa serta terkoordinasi untuk menghadapi Pandemi COVID-19.
“Komisi VI DPR mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan menerbitkan Perpu No 1 Tahun 2020,” tegas Aria Bima.
Menurutnya, Komisi VI telah mengindentifikasi sektor-sektor mana yang sangat terdampak sampai sektor yang tidak berdampak bahkan memperoleh keuntungan dengan adanya pandemi ini.
Khusus untuk penanganan dampak COVID-19 terkait dengan program pengentasan kemiskinan, Aria Bima mengatakan bahwa semuanya harus terukur. “Untuk yang satu ini tidak ada salahnya kita belajar dari China,” pungkasnya.
Ketua Umum Asosisasi Pertekstilan Indonesia Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mengapresiasi hasil kerja pemerintah yang menurutnya sudah baik dan cukup mendengarkan industri pertekstilan.
Selama pandemi, lanjut Jemmy, industri manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja dengan rentang hulu-hilir yang demikian panjang ini memang mengalami pukulan yang bertubi-tubi mulai penundaan kontrak dan pembayaran, kenaikan harga bahan baku, nilai tukar yang bergejolak, kesulitan transportasi logistik selama pandemi, pengurangan pegawai, pembatasan jam operasional, kenaikan biaya pengapalan, dan lain-lain.
Menurutnya, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan sektor padat karya dan padat modal, yang melibatkan industri besar maupun industri kecil menengah (IKM). “Dibutuhkan invovasi untuk memberdayakan IKM dan UKM agar mereka ini bankable, melakukan digitalisasi, sehingga bisa tumbuh kampung-kampung IKM yang tangguh," jelas Jemmy.
“Industri TPT sempat mengalai perlambatan pertumbuhan pada Q1 dan Q2 tahun 2020 yang disebabkan oleh berhentinya kegiatan perdagangan di dalam dan luar negeri karena pandemi COVID-19, walau kemudian sempat bangkit kembali pada Q3 dan Q4, yang ditandai dengan meningkatnya tingkat utilisasi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja, sebelum kembali menurun karena kebijakan PPKM," kata Jemmy.
Atas permasalahan yang ada, Jemmy berharap pemerintah bisa memberikan bantuan kebijakan melalui skema pembiayaan perbankan, kelonggaran-kelonggaran dan insentif yang diperlukan sebagai stimulus untuk mendorong pemulihan dan utilisasi industri TPT.
“Agar tercipta lebih banyak ruang untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional,” lanjutnya. Selain itu, penting juga untuk dilakukan program pemberdayaan bagi industri TPT melalui digitalisasi IKM dan optimalisasi penggunaan non-tariff measures (NTMs). (Foto: ANTARA)
