Menlu Ajak ASEAN dan AS Kembangkan Vaksin Covid-19

:


Oleh Eko Budiono, Jumat, 11 September 2020 | 14:16 WIB - Redaktur: Untung S - 566


Jakarta, InfoPublik - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengajak seluruh negara ASEAN, dan Amerika Serikat (AS) bekerja sama dalam mengembangkan vaksin Covid-19.

"Saya juga menyampaikan mengenai vaksin. Saya sampaikan vaksin adalah game-changer dan vaksin adalah harapan masyarakat," kata Retno dalam keterangannya, usai menghadiri ASEAN-US Ministerial Meeting, Jumat (11/9/2020).

Menurut Retno, ASEAN-AS  juga diharapkan dapat bekerja sama dalam pengembangan, manufacturing dan produksi vaksin untuk memenuhi harapan masyarakat.

Retno menambahkan, keberadaan vaksin sangat penting bagi warga dunia sehingga sudah seharusnya seluruh negara bekerja sama dalam upaya pengembangannya.

"Dan sudah menjadi komitmen Indonesia dan juga ASEAN untuk terus memperkokoh kemitraan yang baik dengan Amerika Serikat. Kemitraan yang baik ini adalah sebuah kemitraan yang setara, stabil dan membawa keuntungan bagi rakyat Amerika Serikat dan ASEAN," katanya.

Indonesia menempuh dua jalur dalam mendapatkan vaksin Covid-19. Untuk jangka pendek, Indonesia bekerja sama dengan perusahaan medis asal Cina, Sinovac, dan G42 yang berpusat di Uni Emirat Arab.

Dalam pengembangan vaksin, G42 bekerja sama dengan perusahaan medis asal Cina, Sinopharm.

Selain itu, pada pertemuan khusus para menteri luar negeri ASEAN, Menlu Retno Marsudi berbicara mengenai peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan.

Menurut Retno, tahun ini merupakan momentum yang baik untuk mendorong peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan guna memperingati 20 tahun pengesahan Resolusi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1325 mengenai Women, Peace and Security, (Perempuan, Perdamaian dan Keamanan) yang merupakan resolusi pertama yang secara khusus membahas peran perempuan dalam perdamaian.

“Bahkan 20 tahun setelah resolusi ini, peran perempuan dalam perdamaian ternyata masih perlu ditingkatkan. Hanya 13 persen sebagai negosiator, 3 persen sebagai mediator, dan 4 persen sebagai penandatangan perdamaian antara tahun 1992-2018. Jumlah perempuan hanya 4,7 persen di unit militer dan 10,8 persen di unit kepolisian dalam misi perdamaian PBB,” kata Retno.

Saat menjalankan tugas sebagai presiden DK PBB pada Agustus, Indonesia berhasil mengesahkan Resolusi 2358 mengenai perempuan dalam misi perdamaian PBB yang telah disponsori oleh 97 negara, termasuk semua negara anggota DK.

“Ini secara khusus akan meningkatkan peran perempuan dalam misi perdamaian PBB,” katanya.(Foto: Kemlu)