Kebijakan Pencegah Banjir Zero Delta Q akan Diungkap dalam WWF 2024 di Bali

Jakarta, InfoPublik - The 10th World Water Forum (WWF) 2024 di Bali akan membahas tentang bagaimana mereduksi bencana alam banjir yang kerap terjadi di berbagai belahan dunia lainnya. Sehingga, seluruh negara dapat mengimplementasikan langkah antisipasi banjir yang bakal dikupas habis dalam setiap rangkaian pertemuan dalam ajang itu.  

Berkaitan dengan penanganan banjir, Indonesia dalam WWF itu akan mengungkapkan langkah nyata dalam penanganan banjir yang terjadi yakni implementasi kebijakan Zero Delta Q yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang diterbitkan 10 Maret 2008.

Dalam kebijakan tersebut secara gamblang termaktub berkaitan dengan keharusan bagi setiap pengembang atau pelaku aktivitas pembangunan, agar tidak mengakibatkan bertambahnya debit air yang akan masuk ke dalam sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.

“Membicarakan banyak hal salah satunya bagaimana mengatasi mereduksi bencana yang terjadi. Di WWF akan dibahas salah satunya masalah banjir yang ada di dunia. Apa yang menjadi Keputusan WWF seluruh anggota harus mengimplementasikan,” kata Direktur Jenderal  Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bob Arthur Lombogia pada Diskusi Media (Dismed) FMB9 pada Selasa (6/2/2024). 

Secara detail, aturan itu melindungi kawasan tengah dan hulu dari bertambahnya debit air. Dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk dan peruntukkan pembangunan yang dilakukan. Supaya mencegah air hujan masuk dalam ke dalam kedua kawasan tersebut. Alhasil, luapan air di sungai dapat dicegah secara optimal kala musim penghujan terjadi. 

Beberapa teknik atau metode yang dapat digunakan untuk menerapkan prinsip Zero Delta Q policy itu, antara lain areal resapan air hujan,  lubang resapan biopori, modifikasi lansekap,  penampungan air hujan, rain garden,  sumur injeksi,  dan sumur resapan.

“Dengan peraturan tersebut, selain pemerintah pusat dan daerah, kesadaran dan partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam penanganan banjir. Terkait dengan tata ruang yaitu dengan tidak tinggal di bantaran sungai. Karena fungsi dari tata ruang bantaran sungai bukan untuk permukiman,” kata Bob. 

Dalam rangka mencegah terjadinya banjir yang di berbagai wilayah di tanah air, PUPR lanjut Bob, telah melakukan serangkaian pembangunan infratsruktur. Dari sejumlah infrastruktur yang dibangun secara masif itu pun guna mengelola banjir. 

Pembangunan Infrastruktur yang dimaksud antara lain pertama, membangun tampungan-tampungan air seperti waduk, embung, kolam retensi, sumur resapan, biopori. Kedua, peningkatan kapasitas tampungan sungai antara lain tanggul banjir, normalisasi (pengerukan). Ketiga, membagi air sungai dengan menggunakan floodway atau kanal. 

Keempat, meningkatkan keceoatan air melalui sodetan (shortcut) dan terowongan (tunnel). Kelima, pengendalian sedimentasi dalam bentuk sabodam atau checkdam. 

Keenam, dengan penaatan drainase dengan sistem polder dan membangun drainase yang benar. Ketujuh, mencegah air laut masuk ke darat atau ROB dengan membangun tanggul pantai dan sistem polder. 

“Kita sudah melakukan penataan perilaku air dengan membangun infrastruktur pengendalian struktural,” pungkas Bob. 

Untuk itu dirinya sangat menanti pertemuan dan keputusan yang akan diambil dalam World Water Forum 10^th yang akan digelar di Bali pada 18 hingga 24 Mei 2024.

Forum tersebut dikatakannya akan menjadi pertemuan solutif buat negara-negara anggota dan bahkan dunia terkait masalah tata kelola air, khususnya bagaimana mereduksi bencana banjir termasuk dampaknya, serta persoalan kekeringan.

World Water Forum 10^th akan digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) pada 18 hingga 24 Mei 2024. Diperkirakan akan ada 350 sesi di forum yang akan dihadiri sekitar 30.000 peserta. Sebanyak 32 kepala negara anggota WWC juga akan hadir dengan 190 di antaranya adalah pejabat setingkat menteri serta 60 organisasi.

Sementara mitra kerja sama yang akan hadir adalah UNEP, GIZ, World  Bank, UNESCO, Deltares, ICHARM,  HELP, JICA, KOICA, K-Water, ADB,  ERIA, OECD, PT. PII, IWRA.