Sumenep, InfoPublik – Digitalisasi bantuan sosial (bansos) melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) mulai diperkuat di tingkat daerah untuk mendukung pengelolaan dan pemutakhiran data penerima manfaat. Sistem ini diharapkan membuat penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) semakin transparan dan tepat sasaran.

Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Pragaan, Misbah, mengatakan Portal Perlinsos menjadi bagian dari transformasi manajemen perlindungan sosial ke dalam platform digital terpusat. Pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data penerima bantuan. “Digitalisasi bansos ini melalui Portal Perlinsos,” ujar Misbah saat apel pagi di halaman Kantor Kecamatan Pragaan, Senin (28/9/2026).

Menurutnya, keberhasilan digitalisasi bansos tidak hanya bergantung pada sistem teknologi, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dan berbagai unsur di tingkat daerah. Pemutakhiran data membutuhkan dukungan lintas sektor agar informasi penerima manfaat tetap sesuai dengan kondisi di lapangan.

Salah satu dukungan yang diperlukan adalah koordinasi dengan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), terutama dalam proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). “Semua unsur bisa masuk menjadi agen Perlinsos. Kita bisa masuk membantu masyarakat,” katanya.

Keterlibatan masyarakat dan aparatur di tingkat lokal menjadi penting karena data perlindungan sosial bersifat dinamis. Perubahan kondisi keluarga, status kependudukan, hingga pemenuhan persyaratan program perlu tercermin dalam data agar bantuan dapat diberikan kepada kelompok yang sesuai.

Selain pemutakhiran data, digitalisasi bansos juga membutuhkan proses verifikasi terhadap komitmen penerima manfaat. Dalam pelaksanaan PKH, misalnya, aspek kesehatan menjadi salah satu komponen yang perlu diverifikasi secara berkala.

Misbah mengapresiasi dukungan para bidan desa yang terlibat dalam proses verifikasi komitmen penerima bantuan PKH, khususnya pada komponen kesehatan. “Terima kasih kepada para bidan desa atas dukungannya dalam verifikasi ini,” ujarnya.

Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan bansos membutuhkan keterhubungan data dan layanan di tingkat masyarakat. Petugas pendamping, Dukcapil, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, serta masyarakat memiliki peran dalam memastikan informasi penerima manfaat tetap akurat.

Dengan penguatan Portal Perlinsos dan dukungan berbagai unsur di daerah, digitalisasi bansos diharapkan tidak sekadar mengubah proses administrasi menjadi digital. Sistem tersebut diarahkan untuk membangun pengelolaan perlindungan sosial yang lebih adaptif, berbasis data, serta mampu meningkatkan ketepatan sasaran bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.