Jakarta, InfoPublik - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan keselamatan dan kesehatan penerima manfaat menjadi prioritas dalam penanganan kejadian keracunan makanan pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Wakil Kepala BGN, Trenggono, bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, meninjau langsung kondisi penerima manfaat yang masih menjalani perawatan. Hingga Kamis (10/9/2026), sebanyak 59 orang masih dirawat dan seluruhnya dilaporkan dalam kondisi membaik. "Kami bersama Bapak Plt. Bupati langsung menjenguk dan melihat dari dekat. Sampai dengan siang atau sore hari ini, masih ada 59 yang masih dirawat dan semuanya sudah dalam kondisi yang segera pulih. Tidak ada yang kondisinya mengkhawatirkan,” ujar Trenggono, Kamis (10/9/2026).

Wakil Kepala BGN memastikan seluruh penerima manfaat yang terdampak mendapatkan penanganan kesehatan secara optimal. Pemerintah daerah dan BGN juga berkoordinasi untuk memastikan kebutuhan perawatan tidak terkendala persoalan pembiayaan. “Yang jelas semua akan ditangani oleh pemerintah daerah maupun dari BGN. Jadi, tidak ada masalah untuk biayanya, sudah diatasi semua baik dari pemda maupun BGN,” katanya.

Trenggono menegaskan kejadian di Pati menjadi perhatian serius BGN dalam memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan MBG. Evaluasi diperlukan untuk memastikan proses penyediaan dan distribusi makanan memenuhi standar keamanan pangan sehingga tidak menimbulkan risiko bagi penerima manfaat. “Harapannya tentu tidak ada lagi makanan MBG yang disiapkan menimbulkan kejadian seperti ini,” ujarnya.

Menurut Trenggono, keselamatan penerima manfaat menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan MBG. Karena itu, BGN akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait dalam melakukan evaluasi serta memastikan standar keamanan diterapkan oleh setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Penanganan terhadap penerima manfaat juga dilakukan dengan memastikan mereka memperoleh layanan kesehatan sesuai kebutuhan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting agar respons terhadap kejadian di lapangan dapat berlangsung cepat dan terukur.

Keselamatan Prioritas Utama

Sementara itu, Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengatakan pemerintah daerah menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam menangani kejadian tersebut.

Pemerintah Kabupaten Pati mengambil langkah penanganan langsung dengan mengutamakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak. Pemkab juga berkoordinasi dengan BGN untuk memastikan seluruh penerima manfaat memperoleh penanganan yang diperlukan.

“Kami memang mengutamakan masalah pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya hal-hal seperti ini yang menyangkut dengan nyawa. Makanya kemarin juga saya putuskan untuk kondisinya adalah KLB, karena kami utamakan masalah penyelamatan dulu. Makanya kami handle secara langsung,” ujar Chandra.

Penetapan kondisi sebagai kejadian luar biasa (KLB) menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan dan memastikan keselamatan masyarakat terdampak.

Selain penanganan kesehatan, pemerintah daerah bersama BGN akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di wilayah tersebut. Evaluasi diarahkan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kejadian sekaligus mencegah peristiwa serupa terulang.

Chandra menegaskan Pemkab Pati akan terus berkoordinasi dengan BGN dalam memperbaiki pelaksanaan program. Salah satu perhatian utama adalah memastikan setiap SPPG menjalankan pelayanan sesuai dengan standar keamanan yang telah ditetapkan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan MBG sekaligus memastikan program pemenuhan gizi berjalan dengan mengutamakan keamanan penerima manfaat.

BGN menegaskan evaluasi terhadap kejadian di Pati menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola MBG secara berkelanjutan. Program pemenuhan gizi tidak hanya harus menjangkau masyarakat secara luas, tetapi juga memastikan makanan yang diberikan aman, layak, dan memenuhi standar kesehatan.

Dengan penanganan terhadap penerima manfaat yang terdampak serta evaluasi terhadap penyelenggaraan SPPG, BGN dan pemerintah daerah berkomitmen memastikan pelaksanaan MBG di Pati dapat berjalan lebih aman dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.