Wujudkan Layanan Digital Inklusif, Diskominfo Kota Padang Tampung Aspirasi Pertuni Padang
Padang, InfoPublik – Layanan administrasi pemerintah melalui ponsel seharusnya dapat digunakan semua warga, termasuk penyandang disabilitas netra. Namun, fitur yang belum terbaca oleh teknologi pembaca layar (screen reader) masih menjadi kendala bagi tunanetra untuk mengakses layanan secara mandiri melalui aplikasi Padang Mobile.
Persoalan aksesibilitas digital tersebut disampaikan Pengurus Cabang Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kota Padang saat beraudiensi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang, Jumat (6/11/2026). Pertuni meminta pembenahan fitur aplikasi sekaligus perluasan akses informasi dan peluang pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas netra.
Pertuni DPC Kota Padang saat ini menaungi 108 anggota. Dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Diskominfo Kota Padang Tommy TRD dan Ketua DPC Pertuni Kota Padang Sugiyanto beserta pengurus, organisasi tersebut menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi anggotanya saat menggunakan layanan digital pemerintah.
Salah satu persoalan yang disoroti ialah fitur layanan administrasi kependudukan dan CAPTCHA pada Padang Mobile yang dinilai belum terbaca secara optimal oleh aplikasi pembaca layar.
Kondisi tersebut berpotensi menghambat tunanetra ketika hendak mengakses informasi atau menyelesaikan proses layanan digital secara mandiri. Karena itu, aksesibilitas perlu menjadi bagian dari pengembangan aplikasi pemerintah, bukan sekadar fitur tambahan.
Kepala Diskominfo Kota Padang Tommy TRD menyambut masukan Pertuni dan menyatakan akan menindaklanjuti kendala aksesibilitas yang disampaikan. “Kami menyambut baik kunjungan dan aspirasi dari Pertuni DPC Kota Padang. Masukan yang disampaikan menjadi perhatian bagi kami, terutama terkait bagaimana layanan informasi dan komunikasi pemerintah bisa semakin mudah diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk teman-teman penyandang disabilitas netra,” ujar Tommy.
Ia mengatakan, masukan mengenai fitur Padang Mobile yang belum terbaca oleh teknologi pembaca layar akan menjadi bahan tindak lanjut. Diskominfo juga siap membantu menyosialisasikan kegiatan dan keberadaan Pertuni melalui kanal media sosial resmi pemerintah kota.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas akses informasi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aktivitas dan kebutuhan penyandang disabilitas netra.
Selain aksesibilitas layanan digital, Pertuni mengusulkan dukungan pemerintah untuk membuka peluang ekonomi bagi anggotanya. Salah satu usulan yang disampaikan ialah penyediaan stan jasa pijat yang dikelola penyandang disabilitas netra dalam berbagai kegiatan atau di lokasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Padang.
Usulan ini membuka peluang kolaborasi yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan akses informasi, tetapi juga pada perluasan kesempatan kerja dan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas.
Pertuni turut berharap kegiatan organisasi mendapat ruang publikasi melalui media sosial resmi pemerintah. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mengenal aktivitas, keterampilan, dan kontribusi penyandang disabilitas netra dalam kehidupan sosial maupun ekonomi.
Ketua DPC Pertuni Kota Padang Sugiyanto mengapresiasi respons Diskominfo terhadap aspirasi yang disampaikan. Ia berharap perbaikan layanan digital dapat segera ditindaklanjuti agar tunanetra tidak menghadapi hambatan ketika menggunakan fasilitas pemerintah.
“Kami berharap seluruh layanan digital Pemerintah Kota Padang, terutama Padang Mobile, bisa diakses oleh penyandang tunanetra. Ada beberapa layanan yang belum terbaca oleh aplikasi pembaca layar, termasuk CAPTCHA. Mudah-mudahan ke depan bisa dicarikan solusi agar kami juga bisa mengakses layanan tersebut secara mandiri,” kata Sugiyanto.
Aspirasi Pertuni menjadi pengingat bahwa keberhasilan transformasi digital pemerintah tidak cukup diukur dari tersedianya aplikasi dan banyaknya layanan daring. Kemudahan penggunaan oleh warga dengan kebutuhan yang beragam juga menjadi bagian penting dari kualitas pelayanan publik.
Pembenahan fitur yang tidak aksesibel, penguatan publikasi yang inklusif, dan pembukaan peluang ekonomi bagi penyandang disabilitas diharapkan dapat memperluas partisipasi mereka dalam kehidupan masyarakat. Dengan begitu, digitalisasi dan pelayanan publik Kota Padang dapat berkembang tanpa meninggalkan warga yang membutuhkan akses berbeda.
(Mdn)
~ 📤 by Ju
