Dalam upaya mengakselerasi penertiban aset daerah serta meningkatkan potensi penerimaan pajak melalui integrasi data pertanahan, Pemkab Parigi Moutong menjalin kerja sama strategis dengan Kantor Pertanahan setempat.
PARIGI MOUTONG, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Kantor Pertanahan Parigi Moutong, Selasa (15/9/2026).
Kesepakatan ini menjadi langkah konkret dalam merealisasikan sembilan program transformasi pelayanan pertanahan dan tata ruang di wilayah tersebut.
Sekretaris Daerah Parigi Moutong, Zulfinasran, menyampaikan, penandatanganan ini menindaklanjuti program kerja sama yang telah dirumuskan bersama antarinstansi.
Fokus utama kerja sama mencakup percepatan sertifikasi dan pendataan aset tanah milik pemerintah daerah agar lebih tertib, serta penguatan integrasi data pertanahan dan perpajakan melalui penyelarasan Nomor Objek Pajak (NOP) dan Nomor Identifikasi Bidang (NIB).
Kepala Kantor Pertanahan Parigi Moutong, Anang Romdloni, menjelaskan, proses integrasi NOP dan NIB memerlukan pemadanan data antara data tekstual milik pemda dan peta grafikal BPN.
Mengacu pada skema tata kelola yang diterapkan di Tangerang Selatan, penyatuan data ini diyakini mampu mendeteksi potensi wajib pajak baru secara akurat tanpa harus menaikkan nilai objek pajak yang sudah ada.
Selain integrasi data perpajakan dan pertanahan, kerja sama ini diarahkan pada percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta penguatan fungsi Mal Pelayanan Publik (MPP).
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, mengapresiasi sinergi ini dan mengimbau seluruh perangkat daerah terkait untuk segera menindaklanjuti pelaksanaan program teknis di lapangan.
Melalui penandatanganan kesepakatan ini, Pemkab Parigi Moutong berkomitmen mewujudkan tata kelola pertanahan dan ruang yang lebih akuntabel, transparan, serta berorientasi pada kemudahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. (MC Parigi Moutong / Nur / Ard)
