Sumenep Terbitkan SE Pengurangan Tunggakan PBB-P2
Sumenep, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Sumenep menerbitkan kebijakan pengurangan pokok pajak dan pembebasan sanksi administratif bagi masyarakat yang memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Insentif ini diberikan untuk mendorong penyelesaian tunggakan sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 5 Tahun 2026 yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep Agus Dwi Saputra pada 8 September 2026.
Agus menjelaskan, penerbitan SE tersebut merupakan tindak lanjut Keputusan Bupati Sumenep Nomor 100.3.3.2/267/KEP/013/2026 tentang Pemberian Pengurangan Pokok Pajak dan Pembebasan Sanksi Administratif Tunggakan PBB-P2.
“Jadi ini menindaklanjuti Keputusan Bupati Sumenep Nomor 100.3.3.2/267/KEP/013/2026 tentang Pemberian Pengurangan Pokok Pajak dan Pembebasan Sanksi Administratif Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta sebagai upaya optimalisasi penerimaan daerah dan penanganan kemacetan PBB-P2,” jelas Agus kepada Media Center Diskominfo Kabupaten Sumenep, Rabu (9/9/2026).
Program tersebut menyasar tiga kelompok periode tunggakan. Untuk tunggakan 2002–2014, wajib pajak mendapatkan pengurangan pokok sebesar 95 persen dan pembebasan sanksi administratif 100 persen.
Tunggakan periode 2015–2020 mendapatkan pengurangan pokok 90 persen dengan pembebasan sanksi administratif 100 persen. Sementara tunggakan 2021–2025 memperoleh pengurangan pokok 40 persen dan pembebasan sanksi administratif 100 persen.
Keringanan tersebut menjadi kesempatan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan yang telah menumpuk. Di sisi pemerintah daerah, penyelesaian tunggakan diharapkan memperbaiki kepatuhan sekaligus memperkuat penerimaan yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Untuk memastikan program tidak hanya berhenti sebagai kebijakan administratif, Agus meminta seluruh jajaran pemerintah ikut menyebarluaskan informasi tersebut, terutama melalui kanal digital dan media sosial. “Pastikan informasi diterima oleh masyarakat sesegera mungkin agar masyarakat dapat memanfaatkan momentum emas ini,” tegasnya.
Ia meminta pejabat di lingkungan sekretariat daerah, kepala instansi vertikal dan organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta seluruh jajarannya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme dan besaran pengurangan pajak.
Menurut Agus, pemahaman tersebut penting karena besaran keringanan berbeda berdasarkan usia tunggakan. “Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai besaran diskon pokok pajak yang sangat meringankan ini, yang terperinci dalam tiga masa tunggakan,” imbuhnya.
Program keringanan PBB-P2 tersebut berlaku hingga 31 Oktober 2026. Masyarakat yang memiliki tunggakan didorong segera mengecek kewajiban pajaknya dan memanfaatkan keringanan sebelum batas waktu berakhir.
Dengan kebijakan ini, Pemkab Sumenep tidak hanya berupaya mengurangi beban wajib pajak, tetapi juga mendorong penyelesaian piutang pajak yang selama ini menghambat optimalisasi penerimaan daerah.
( Farhan/Fer )
