Sumenep Beri Keringanan Tunggakan PBB hingga 95 Persen
Sumenep, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Sumenep memberikan keringanan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 95 persen. Program ini menjadi kesempatan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan lama dengan beban pembayaran yang jauh lebih ringan.
Camat Pragaan, Indra Hernawan, mengajak masyarakat memanfaatkan kebijakan tersebut sebelum masa keringanan berakhir pada 31 Oktober 2026. “Ada potongan hingga 95 persen tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ayo kita manfaatkan sebaik-baiknya,” kata Indra saat Rapat Koordinasi (Rakor) di Pendopo Kantor Kecamatan Pragaan, Rabu (9/9/2026).
Keringanan tersebut diberikan berdasarkan Surat Edaran (SE) Bupati Sumenep Nomor 5 Tahun 2026. Besaran pengurangan pokok pajak berbeda sesuai periode tunggakan. Untuk tunggakan PBB-P2 periode 2002–2014, wajib pajak memperoleh pengurangan pokok sebesar 95 persen dan pembebasan sanksi denda 100 persen.
Selanjutnya, tunggakan periode 2015–2020 mendapatkan pengurangan pokok 90 persen serta pembebasan sanksi denda 100 persen. Adapun tunggakan periode 2021–2025 memperoleh pengurangan pokok 40 persen dengan pembebasan sanksi denda 100 persen.
Kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk meringankan beban masyarakat, tetapi juga mendorong kepatuhan pembayaran pajak agar penerimaan daerah dapat kembali menopang pembangunan dan pelayanan publik.
Indra menjelaskan, pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat akan memberikan manfaat kembali melalui Dana Bagi Hasil (DBH). Karena itu, kewajiban pajak tidak semata-mata menjadi beban masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.
“Pembayaran pajak secara aktif memberikan manfaat kembali kepada masyarakat melalui Dana Bagi Hasil. Pendapatan tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurut Indra, program keringanan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi masyarakat menyelesaikan kewajiban perpajakan menjelang Hari Jadi Kabupaten Sumenep ke-757.
Ia berharap wajib pajak di Kecamatan Pragaan tidak menunggu hingga mendekati batas akhir program. Masyarakat didorong segera mengecek tunggakan dan memanfaatkan pengurangan yang tersedia selama program masih berlaku.
Selain PBB-P2, Indra mengingatkan masyarakat bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor juga memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.
Menurutnya, sebagian penerimaan pajak kendaraan bermotor dialokasikan menjadi pendapatan Kabupaten Sumenep yang selanjutnya dapat mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. “Sekarang pajak kendaraan bermotor memberi manfaat kepada daerah, karena sebesar 66 persen akan masuk menjadi pendapatan Kabupaten Sumenep,” katanya.
Dengan demikian, kepatuhan membayar pajak, baik PBB-P2 maupun pajak kendaraan bermotor, turut menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
(KIM-Pragaan/Ismi/Fer)
