Sumenep Kepulauan Didorong untuk Kurangi Kesenjangan Wilayah
Sumenep, InfoPublik - Kabupaten Sumenep tengah mendorong perubahan nomenklatur menjadi Sumenep Kepulauan untuk menegaskan karakter geografis daerah sekaligus memperkuat perhatian terhadap kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.
Camat Pragaan Indra Hernawan mengatakan, terdapat tiga alasan utama yang mendasari gagasan tersebut. Salah satunya adalah kondisi geografis Sumenep yang memiliki 126 pulau, dengan 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau lainnya tidak berpenghuni.
“Kabupaten Sumenep memiliki 126 pulau, 48 di antaranya berpenghuni, dan 78 tak berpenghuni,” kata Indra saat Musyawarah Kecamatan (Muscam) di Pendopo Kecamatan Pragaan, Rabu (9/9/2026).
Menurutnya, penyebutan “Sumenep Kepulauan” diharapkan dapat memperkuat identitas daerah sekaligus memberi penanda yang lebih jelas terhadap karakter wilayah Sumenep. Identitas tersebut dinilai penting karena masih banyak masyarakat dari luar daerah yang belum mengetahui bahwa Sumenep memiliki wilayah kepulauan yang luas.
Namun, gagasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan identitas geografis. Indra menyebut perubahan nomenklatur juga diharapkan menjadi momentum untuk memperkecil kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. “Tujuan perubahan nomenklatur ini ingin mengurangi disparitas daratan, kesenjangan antara daratan dan kepulauan,” ujarnya.
Indra mengatakan karakter kepulauan Sumenep juga tercermin dari kekayaan budaya dan sejarahnya. Masyarakat di sejumlah wilayah kepulauan memiliki bahasa daerah, adat istiadat, dan karakter budaya yang beragam.
Dari sisi sejarah, Sumenep memiliki perjalanan panjang sebagai salah satu pusat pemerintahan kerajaan di Madura. Sejumlah wilayah, termasuk Podai dan Arjasa, juga memiliki keterkaitan dengan sejarah kerajaan bawahan. Keragaman tersebut dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat identitas Sumenep sekaligus memperkenalkan karakter daerah secara lebih luas.
Selain aspek geografis dan identitas daerah, alasan ketiga berkaitan dengan aspek fiskal. Menurut Indra, perubahan nomenklatur menjadi Sumenep Kepulauan berpotensi berdampak terhadap kalkulasi pendapatan daerah yang berkaitan dengan luas wilayah.
Meski demikian, ia menegaskan perubahan nomenklatur bukan proses yang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Usulan tersebut masih membutuhkan serangkaian tahapan dan pembahasan sesuai ketentuan yang berlaku. “Pengajuan menjadi Sumenep Kepulauan prosesnya masih panjang, paling cepat tiga tahun. Mari dukung agar segera terwujud,” katanya.
Jika terealisasi, perubahan nomenklatur diharapkan tidak berhenti pada perubahan nama administratif. Lebih jauh, gagasan tersebut diarahkan untuk memperkuat pengakuan terhadap karakter kepulauan Sumenep dan mendorong pembangunan yang lebih merata bagi masyarakat di daratan maupun kepulauan.
(KIM-Pragaan/Ismi/Fer)
