Defisit Rp20 Miliar, Pemkab Nagan Raya Bakal Efisiensi dan Rasionalisasi Belanja

Suka Makmue, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2027 mengalami defisit Rp20 miliar, dengan pendapatan daerah sebesar Rp1,091 triliun dan belanja Rp1,111 triliun.

Proyeksi tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Nagan Raya, Hizbulwatan, mewakili Bupati Nagan Raya, TR Keumangan, dalam Rapat Paripurna DPRK Nagan Raya di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Selasa (8/9/2026).

Rapat paripurna membahas penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2027.

Hizbulwatan mengatakan penyusunan KUA dan PPAS merupakan bagian penting dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

“Dokumen KUA dan PPAS ini disusun dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2027, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” ujar Hizbulwatan.

Menurutnya, KUA dan PPAS tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi juga instrumen untuk memastikan sumber daya keuangan daerah diarahkan kepada program prioritas secara efektif, efisien, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam rancangan APBK 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1.091.739.096.236, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1.111.739.096.236.

Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp823.850.889.053, belanja modal Rp74.069.432.696, belanja tidak terduga Rp11 miliar, serta belanja transfer Rp202.818.774.487.

“Belanja daerah tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp823.850.889.053, belanja modal sebesar Rp74.069.432.696, belanja tidak terduga sebesar Rp11.000.000.000, dan belanja transfer sebesar Rp202.818.774.487, sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp20.000.000.000. Defisit tersebut diharapkan dapat ditutupi melalui penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp20 miliar,” ungkapnya.

Hizbulwatan mengatakan kemampuan keuangan daerah yang terbatas membuat Pemkab Nagan Raya harus lebih selektif dalam menentukan program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBK.

Pengalokasian anggaran diprioritaskan untuk pelayanan dasar dan peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan sumber daya manusia, penguatan perekonomian masyarakat, serta pengembangan sektor unggulan daerah.

Selain itu, anggaran diarahkan untuk peningkatan infrastruktur dasar, penguatan ketahanan pangan, perlindungan sosial, dan peningkatan tata kelola pemerintahan.

“Pengalokasian anggaran akan diarahkan terutama kepada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perekonomian masyarakat dan pengembangan sektor unggulan daerah, peningkatan infrastruktur dasar, penguatan ketahanan pangan, perlindungan sosial, serta peningkatan tata kelola pemerintahan,” jelasnya.

Pemkab Nagan Raya juga akan melakukan efisiensi dan rasionalisasi belanja, terutama terhadap pengeluaran yang dinilai kurang memberikan dampak langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan.

Hizbulwatan berharap pembahasan KUA dan PPAS bersama DPRK Nagan Raya berlangsung konstruktif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Kami sangat mengharapkan dukungan, masukan, dan saran dari seluruh anggota DPRK Nagan Raya dalam pembahasan rancangan KUA dan PPAS ini,” katanya.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRK Nagan Raya, Mohd. Rizki Ramadhan, dan dihadiri 16 dari 25 anggota DPRK, unsur Forkopimda, perangkat daerah, serta undangan lainnya.

“Semoga seluruh tahapan pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan kesepakatan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Nagan Raya,” pungkas Hizbulwatan.

(MC Kab Nagan Raya/SA)