Gubernur Kalbar: Program Prioritas Presiden Adalah Satu Ekosistem Kesejahteraan yang Saling Terhubung
Pontianak, InfoPublik – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, meminta agar sejumlah program prioritas Presiden dipandang sebagai satu ekosistem kesejahteraan yang saling terhubung dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, program-program tersebut tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus terintegrasi untuk menciptakan percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Kalimantan Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Ria Norsan saat memimpin Rapat Kerja bersama Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Barat di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (8/9/2026).
Rapat kerja yang mengusung tema "Penguatan Peran Strategis Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Mengawal Program Prioritas Presiden guna Mewujudkan Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan" itu menjadi momentum untuk menyelaraskan program-program prioritas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
"Saya tidak ingin rapat kerja ini hanya berakhir pada kesimpulan dan dokumentasi. Setelah rapat ini, setiap daerah wajib memiliki rencana aksi yang konkret. Harus jelas: apa yang dikerjakan, siapa penanggung jawabnya, di mana lokasinya, berapa targetnya, dan apa dampaknya bagi masyarakat. Mari kita ubah cara kerja kita dari sektoral menjadi lintas sektor, dari berbasis program menjadi berbasis penyelesaian masalah, demi mewujudkan Kalimantan Barat yang sejahtera lebih cepat," ungkap Gubernur Norsan.
Gubernur menjelaskan bahwa ekosistem kesejahteraan yang dimaksud mencakup keterkaitan antarbidang, mulai dari perizinan berusaha yang menciptakan lapangan kerja, pengendalian inflasi yang menjaga daya beli masyarakat, program Makan Bergizi Gratis yang menyehatkan generasi muda sekaligus menggerakkan ekonomi lokal, hingga pembangunan rumah layak huni yang mengurangi backlog perumahan.
"Program-program prioritas Presiden harus kita pandang sebagai satu kesatuan ekosistem. Misalnya, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya soal gizi anak, tetapi juga harus bersumber dari petani, nelayan, dan UMKM lokal sehingga menggerakkan ekonomi daerah. Begitu pula dengan pembangunan rumah, harus dipastikan layak dan lingkungannya sehat," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyoroti sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama. Salah satunya adalah kondisi kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data per 2 September 2026, tiga wilayah masuk dalam zona hitam atau kategori berbahaya, dengan ribuan kasus ISPA tercatat.
"Akar dari masalah udara ini terlihat jelas pada sebaran titik panas. Mitigasi lintas sektor mutlak harus kita tingkatkan. Ini juga bagian dari ekosistem kesejahteraan, karena kesehatan masyarakat adalah fondasi pembangunan," terangnya.
Selain karhutla, Gubernur juga menyampaikan capaian dan tantangan dalam berbagai program prioritas. Pertumbuhan ekonomi Kalbar tercatat sebesar 5,87 persen pada Triwulan II 2026, dengan 410 izin usaha telah diterbitkan. Namun, Gubernur menekankan agar investasi yang masuk benar-benar mampu menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
"Pelayanan perizinan harus cepat dan transparan. Investasi harus berdampak nyata bagi masyarakat," pintanya.
Terkait pengendalian inflasi, inflasi Kalimantan Barat pada Juli 2026 tercatat sebesar 3,18 persen. Gubernur meminta agar konektivitas antarwilayah dibangun agar daerah surplus bisa memasok daerah yang kekurangan. Sementara untuk program Makan Bergizi Gratis, dari 497 titik SPPG, terdapat 71 titik yang berstatus warning/suspended sehingga distribusinya tertunda.
"Saya tegaskan, bahan makanan harus bersumber dari petani, nelayan, dan UMKM lokal agar program ini sekaligus menggerakkan ekonomi daerah," tegasnya.
Dalam pembangunan tiga juta rumah, backlog perumahan di Kalbar mencapai 667.266 unit, dengan tertinggi di Kabupaten Sintang, Ketapang, dan Kubu Raya. Gubernur memastikan rumah yang dibangun layak dan lingkungannya sehat.
Sementara untuk Koperasi Merah Putih, dari 431 unit koperasi, sekitar 61 persen capaian kinerjanya masih di bawah 50 persen. Gubernur mengimbau agar koperasi dikembangkan sesuai potensi wilayah masing-masing.
Di bidang ketahanan pangan, sebanyak 151 kecamatan atau 86,78 persen telah berstatus tahan pangan, namun masih terdapat 23 kecamatan atau 13,22 persen dalam kondisi rentan pangan. Sementara dalam penanganan Tuberkulosis (TBC), tercatat 6.350 kasus terkonfirmasi dengan tingkat keberhasilan pengobatan mencapai 93 persen pada 2025.
"Meski tingkat keberhasilan pengobatan kita mencapai 93 persen pada 2025, penanganan ini tidak bisa hanya dibebankan pada Dinas Kesehatan. Perbaikan sanitasi dan perumahan harus ikut andil. Semua ini adalah bagian dari ekosistem kesejahteraan yang harus kita bangun bersama," tutupnya.
Gubernur berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terus diperkuat agar program-program prioritas Presiden dapat diimplementasikan secara terpadu dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kalimantan Barat.(irf/ica)
