Wakil Bupati Seruyan, Supian, bersama Kepala Perangkat Daerah dalam Kegiatan Zoom Rakor Karhutla, Senin (7/9/2026).
Kuala Pembuang, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Seruyan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak dalam menghadapi potensi puncak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemerintah bersama perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang diikuti Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda, dan Wakil Bupati Seruyan Supian, Senin (7/9/2026).
Rapat yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting tersebut turut diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta perangkat daerah terkait.
Dalam rakor tersebut, Pemerintah Pusat kembali menekankan agar seluruh pihak menjalankan kewajiban pengendalian Karhutla sesuai peraturan perundang-undangan. Pengawasan akan terus dilakukan bersama aparat penegak hukum, termasuk pemberian tindakan sesuai ketentuan apabila ditemukan pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya.
Wakil Bupati Seruyan Supian menyatakan, Karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan persoalan yang memerlukan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD, masyarakat hingga perusahaan.
“Pemerintah Kabupaten Seruyan bersama Forkopimda, BPBD, TNI, Polri dan seluruh pihak terkait sangat mendukung dan berkomitmen untuk segera melaksanakan penanganan Karhutla, khususnya di Kabupaten Seruyan,” ujarnya.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Pemkab Seruyan telah membentuk Posko Satgas Karhutla dan terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Imbauan tersebut disampaikan melalui berbagai media, termasuk pemasangan spanduk dan publikasi di media sosial.
Pemkab Seruyan juga mendorong perusahaan yang memiliki aktivitas usaha di daerah untuk meningkatkan kontribusinya dalam pencegahan dan penanganan Karhutla. Bantuan diharapkan tidak hanya difokuskan pada wilayah konsesi masing-masing, tetapi juga dapat diberikan ketika terjadi kebakaran di sekitar batas konsesi maupun lahan masyarakat.
“Kita mengharapkan perusahaan selalu berkoordinasi dengan Forkopimda, TNI, Polri, terutama Satgas Penanganan Karhutla Kabupaten Seruyan,” tegasnya.
Wakil Bupati menegaskan, Kabupaten Seruyan saat ini masih berada dalam status siaga Karhutla.
Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat laporan dari perangkat daerah mengenai dampak asap yang signifikan terhadap aktivitas pendidikan maupun kondisi kesehatan masyarakat
Sementara itu, BPBD Kabupaten Seruyan telah menyampaikan surat kepada perusahaan perkebunan dan perusahaan lainnya mengenai kesiapan menghadapi Karhutla.
Perusahaan diminta melaporkan jumlah personel yang disiapkan, kondisi sarana dan prasarana berdasarkan luasan konsesi, serta langkah-langkah dan bentuk tanggung jawab yang telah dilaksanakan dalam pengendalian Karhutla.
Dari laporan sementara BPBD, baru empat perusahaan yang telah menyampaikan laporan terkait kegiatan penanganan Karhutla. Adapun sekitar 32 perusahaan lainnya masih diminta untuk segera menyampaikan laporan kesiapsiagaannya.
Hingga Minggu (6/9/2026), BPBD mencatat luas lahan yang terbakar di Kabupaten Seruyan mencapai kurang lebih 829 hektare dengan total 2.687 titik. Kejadian paling banyak tercatat di Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur, kemudian Kecamatan Seruyan Raya dan Danau Sembuluh.
Wakil Bupati menambahkan bahwa Kabupaten Seruyan saat ini masih berada dalam status siaga Karhutla. Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat laporan dari perangkat daerah mengenai dampak asap yang signifikan terhadap aktivitas pendidikan maupun kondisi kesehatan masyarakat.(MC Kab. Seruyan)
