Pemprov Kalbar Pastikan Inflasi Masih Terkendali
Pontianak, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menyatakan bahwa kondisi inflasi di Kalimantan Barat masih terkendali.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalbar, Harry Ronaldy Mahaputrawan, usai mendampingi Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda Kalbar), Hendra, bersama perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar, Amalia Adininggar Widyasanti, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Inflasi bersama Pemerintah Pusat secara daring di Ruang Data Analytic Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (7/9/2026).
Harry Ronaldy mengungkapkan sejumlah komoditas yang menjadi perhatian di Kalimantan Barat antara lain cabai rawit dan daging ayam ras. Untuk cabai rawit, harga relatif tinggi terjadi di Kabupaten Melawi yang dipengaruhi kondisi kemarau panjang dan fenomena El Niño.
“Di beberapa sentra produksi kita mengalami gagal panen karena kekurangan air dan sebagainya akibat kemarau panjang,” jelasnya.
Harry menambahkan, pemerintah pusat menetapkan target inflasi sebesar 2,5 persen ± 1 persen. Sementara itu, inflasi Kalimantan Barat secara year-to-date (YTD) telah mencapai 2,83 persen.
“Memang agak sedikit rentan, tetapi kita upayakan dalam sisa empat bulan ini tetap sesuai dengan target 2,5 persen plus minus 1 persen. Kita upayakan tidak melebihi 3,5 persen,” pungkasnya.
Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen. Pol Tomsi Tohir, tersebut membahas perkembangan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di daerah.
Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kemendagri meminta pemerintah provinsi serta kabupaten/kota untuk melakukan rapat bersama BPS di daerah masing-masing guna mencermati data pertumbuhan ekonomi yang telah ditampilkan. Langkah tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor penyebab perlambatan sekaligus menentukan langkah yang perlu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi di daerah tetap terjaga.
Tomsi Tohir juga menyampaikan bahwa dalam beberapa hari ke depan, Kemendagri akan menugaskan sejumlah personel sebagai mentor bagi daerah untuk menjadi mitra diskusi. Dalam pelaksanaannya, mentor tersebut nantinya juga akan melibatkan Bank Indonesia di masing-masing daerah sehingga dapat dilakukan diskusi secara rutin setiap minggu.
Menurutnya, keberadaan mentor tersebut juga diharapkan dapat membantu mengidentifikasi berbagai persoalan, khususnya terkait perizinan investasi yang masih terkendala di tingkat pusat.
“Dari PTSP bisa didata, investasi apa, bidang apa, berapa nilainya, oleh perusahaan apa, dan perizinannya macet di tingkat pusat. Data tersebut nantinya dapat menjadi masukan kepada Bappenas untuk segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
Sementara itu, untuk investasi yang masih terkendala di tingkat daerah, pemerintah daerah diminta mempercepat penyelesaiannya. Hal tersebut dinilai penting karena turut memengaruhi program-program prioritas Presiden, termasuk target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai angka 6 persen pada akhir tahun.
Terkait pengendalian inflasi, Tomsi menyoroti sejumlah komoditas pangan, salah satunya beras. Menurutnya, intervensi terhadap kenaikan harga beras perlu dilakukan sedini mungkin karena apabila terlambat, penurunan harga akan membutuhkan waktu yang lebih lama.
“Berkaitan dengan beras, memang harus dicarikan formula supaya naik turunnya tidak terlalu tajam, baik agar tidak merugikan produsen maupun konsumen,” ujarnya.
Untuk komoditas cabai, Tomsi menyampaikan bahwa berbagai intervensi yang dilakukan Kementerian Pertanian, termasuk penambahan jumlah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pemberian subsidi, diharapkan dapat menjaga stabilitas harga cabai dalam beberapa bulan ke depan.
Sementara itu, terkait minyak goreng, pemerintah terus melakukan berbagai upaya melalui Kementerian Perdagangan. Meski menghadapi tekanan akibat harga crude palm oil (CPO) yang terus meningkat, pemerintah diharapkan dapat menemukan langkah terbaik untuk menjaga harga minyak goreng tetap stabil.
“Berkaitan dengan minyak goreng yang telah dilakukan berbagai upaya oleh Kementerian Perdagangan, walaupun dengan tekanan harga CPO yang terus meningkat, untuk itu terus dicarikan berbagai jalan keluar terbaik agar harga minyak goreng bisa tetap stabil,” ungkap Tomsi Tohir. (Sma)
