Padang Siapkan Ranperda KTR, Iklan Rokok Ditargetkan Zero di Ruang Luar
Padang, InfoPublik – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menyiapkan aturan baru untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok. Salah satu arah kebijakan yang tengah dimatangkan adalah meniadakan iklan rokok di ruang luar (zero) sebagai bagian dari penguatan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Langkah tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang KTR yang digelar Dinas Kesehatan Kota Padang, Senin (7/9/2026).
Pembahasan tidak hanya berfokus pada penyempurnaan norma, tetapi juga menguji kesiapan aturan agar dapat diterapkan di lapangan. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian antara lain batas kawasan bebas rokok, penataan iklan rokok, perlindungan bagi masyarakat yang melapor, mekanisme pengawasan, hingga sanksi administratif.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Sri Kurnia Yati, mengatakan penyusunan Ranperda KTR merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang telah diperkuat dengan survei lapangan serta masukan teknis dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang.
Ranperda tersebut akan menjadi pembaruan atas regulasi KTR yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012. Setelah penyempurnaan, rancangan akan memasuki tahapan harmonisasi di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat sebelum dibahas bersama DPRD Kota Padang.
Staf Ahli Wali Kota Padang Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Feri Mulyani Hamid, mengatakan pembaruan regulasi diperlukan agar kebijakan KTR dapat menjawab perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
Karenanya, perlindungan terhadap warga yang tidak merokok merupakan bagian penting dari kebijakan kesehatan kota. Masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang sehat dan udara bersih, termasuk ketika berada di ruang publik.
Kebijakan tersebut juga sejalan dengan visi membangun Kota Padang yang pintar dan sehat. Karena itu, regulasi KTR perlu dirancang tidak sekadar sebagai larangan, tetapi sebagai instrumen perlindungan masyarakat yang memiliki batasan, mekanisme pengawasan, dan konsekuensi hukum yang jelas.
Salah satu materi yang mendapat perhatian dalam pembahasan adalah penataan iklan rokok. Pemko Padang menargetkan tidak ada lagi iklan rokok di area luar ruang. Kebijakan ini dinilai penting karena ruang publik merupakan salah satu titik interaksi masyarakat dengan berbagai bentuk promosi. Penataan iklan menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih mendukung perilaku hidup sehat, khususnya bagi anak dan kelompok usia muda.
Akademisi dan pakar politik serta kebijakan publik, Asrinaldi, menilai Ranperda KTR perlu memberikan ruang partisipasi publik yang jelas. Masyarakat tidak hanya menjadi objek aturan, tetapi juga perlu memiliki ruang untuk memberikan masukan dan melaporkan pelanggaran.
Perlindungan hukum bagi warga yang melapor juga perlu diperhatikan agar mekanisme pengawasan dapat berjalan tanpa menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat.
Selain itu, menurut Asrinaldi, rumusan regulasi perlu konsisten mencakup produk tembakau konvensional maupun rokok elektronik atau vape. Perkembangan bentuk konsumsi produk tembakau dan nikotin perlu diantisipasi agar regulasi tidak cepat tertinggal oleh perubahan di lapangan.
Tim Ahli Marta Suhendra menambahkan, ketentuan mengenai sanksi administratif harus dirumuskan secara proporsional dan rasional. Sanksi yang terlalu lemah berisiko tidak memberikan efek kepatuhan, sementara sanksi yang tidak realistis akan sulit diterapkan.
Urgensi penguatan KTR juga terlihat dari persoalan konsumsi rokok pada usia muda. Akademisi Andalas Tobacco Control Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, Kamal Kasra, memaparkan bahwa Sumatra Barat berada di peringkat keenam secara nasional dalam kontribusi perokok pemula. Ia juga menyebut paparan asap rokok di fasilitas umum mencapai 66 persen.
Data tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok masih menjadi tantangan, termasuk di ruang-ruang yang semestinya dapat memberikan rasa aman dan sehat bagi masyarakat.
Kamal juga menyoroti kekhawatiran mengenai potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila penataan iklan rokok diperketat. Menurut dia, pengalaman sejumlah daerah menunjukkan bahwa penataan iklan rokok tidak secara signifikan mengurangi PAD. Dengan demikian, pertimbangan kesehatan masyarakat dan penataan ruang publik dapat berjalan beriringan dengan kepentingan fiskal daerah.
Dari aspek pembentukan peraturan, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Barat, Sherly Kurnia Fitri, memastikan penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda perlu mengikuti teknik pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Tahapan tersebut penting agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga memiliki rumusan yang jelas dan dapat dilaksanakan. Artinya, keberhasilan Ranperda KTR nantinya tidak cukup diukur dari disahkannya aturan. Regulasi harus mampu diterjemahkan menjadi mekanisme pengawasan yang bekerja, masyarakat yang mengetahui hak dan kewajibannya, serta lingkungan publik yang benar-benar lebih bebas dari paparan asap rokok.
Dukungan terhadap aspek komunikasi publik juga disiapkan. Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang, Suryani, menegaskan komitmen instansinya untuk menyosialisasikan regulasi secara masif setelah ditetapkan.
Upaya tersebut penting karena perubahan perilaku tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada seberapa baik masyarakat memahami tujuan, ruang lingkup, larangan, serta mekanisme pengaduan dalam KTR.
Dengan penyempurnaan lintas sektor tersebut, Pemko Padang berupaya menjadikan Ranperda KTR sebagai instrumen kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi lapangan. Target akhirnya bukan sekadar bertambahnya pasal tentang larangan merokok, melainkan terwujudnya ruang publik yang lebih sehat dan perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat, terutama mereka yang tidak merokok dan anak-anak.
(Defri)
~ 📤 by Ju
