Penanganan Karhutla Butuh Keterlibatan Aktif Perusahaan Pemegang HGU
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah menegaskan pentingnya kerja sama seluruh pihak dalam menghadapi puncak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026. Penanganan Karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, TNI dan Polri, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) serta masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Strategis bersama pimpinan perusahaan pemegang HGU seluruh Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).
Rakor dipimpin langsung Menko Polkam Jamhari Chaniago dan dihadiri Mendagri, Menteri ATR/ BPN, Kepala BNPB, Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), Krisantus Kurniawan, sejumlah menteri terkait, jajaran TNI dan Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta para pimpinan perusahaan pemegang HGU.
Rapat digelar untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam penanggulangan Karhutla, khususnya menghadapi periode puncak musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran di berbagai wilayah.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Kalbar menyampaikan kondisi Karhutla di Kalimantan Barat yang masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menyebut luas lahan yang terbakar di Kalbar telah mencapai lebih dari 38 ribu hektare, dengan sekitar 76 persen di antaranya telah berhasil dipadamkan.
“Sampai hari ini Kalbar masih menjadi salah satu daerah dengan luas kebakaran yang cukup tinggi. Lahan yang terbakar sudah lebih dari 38 ribu hektare dan sekitar 76 persen sudah mampu dipadamkan,” ucapnya.
Namun, masih terdapat sekitar 24 persen area yang belum sepenuhnya tertangani sehingga membutuhkan kerja bersama dan langkah yang lebih serius.
“Artinya, masih ada sekitar 24 persen yang sampai hari ini masih menyala. Oleh sebab itu, saya pikir penegakan hukum perlu dilakukan,” jelasnya.
Ia menilai kemunculan titik panas yang kemudian berkembang menjadi kebakaran besar perlu mendapat perhatian khusus. Terlebih, lokasi kebakaran cenderung berpindah-pindah sehingga diperlukan pengawasan dan investigasi yang lebih menyeluruh.
“Saya melihat di Kalbar, terutama hotspot-hotspot yang kemudian menjadi api besar dan kebakaran, itu selalu berpindah-pindah. Oleh sebab itu, saya mohon kepada aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, kemudian badan intelijen, agar melakukan pengawasan dan investigasi secara menyeluruh,” katanya.
Ia menegaskan, apabila terdapat pihak yang sengaja melakukan pembakaran, maka harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Pelaku-pelaku yang sengaja membakar harus segera diinvestigasi dan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegas Wagub.
Wagub juga menyampaikan bahwa penanganan Karhutla tidak akan maksimal apabila hanya dilakukan oleh pemerintah dan aparat. Menurutnya, perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Kalimantan Barat juga memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga lingkungan.
“Kebakaran ini tidak akan menjadi besar seperti ini kalau ada kerja sama semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, korporasi maupun masyarakat,” ujarnya.
Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pihak dalam menangani kebakaran yang terjadi.
“Selama ini saya lihat BNPB bekerja mati-matian, BPBD, pemerintah daerah, relawan yang ikut membantu, TNI dan Polri juga bekerja. Tetapi korporasi juga harus ikut terlibat secara aktif,” ungkapnya.
Keterlibatan perusahaan dinilai penting mengingat sebagian aktivitas usaha berada di wilayah yang memiliki potensi risiko kebakaran. Wagub meminta perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan.
“Kita tentu berharap investasi yang ada di Kalbar juga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat karena mereka mengelola sumber daya alam. Tetapi kalau terjadi kebakaran kemudian dibiarkan, itu tidak memberikan dampak positif. Justru menyengsarakan rakyat,” terangnya.
Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus tetap berpedoman pada amanat konstitusi, yakni memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat.
“Oleh sebab itu, dengan dilaksanakannya rapat bersama pimpinan perusahaan pada hari ini, saya berharap mulai saat ini mari kita bekerja sama untuk menanggulangi kebakaran yang ada di Kalbar,” tegasnya.
Wagub secara khusus mengajak perusahaan pemegang HGU untuk mengambil peran lebih besar dalam membantu pemerintah menangani Karhutla.
“Saya ingin korporasi sekarang berperan aktif dalam membantu pemerintah menanggulangi kebakaran. Bantu pemerintah, bantu BNPB, bantu BPBD, bantu TNI dan Polri,” ajaknya.
Sementara itu, Menko Polkam Jamhari Chaniago menyampaikan bahwa penanganan Karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Ia menyebut terdapat sejumlah hal penting yang menjadi perhatian pemerintah dalam rapat tersebut.
“Ada tiga benang merah yang bisa saya tarik pada acara hari ini. Yang pertama, kita belum melewati puncak. Kita belum melewati puncak dari El Nino ini. Masih cukup panjang berdasarkan perkiraan sampai dengan hari ini,” jelasnya.
Kondisi tersebut mengharuskan seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak menganggap persoalan Karhutla telah selesai meskipun sejumlah wilayah telah berhasil melakukan pemadaman.
“Artinya, kita semua harus tetap waspada. Persoalan kebakaran ini belum selesai dan kita harus bersama-sama mengantisipasinya,” kata Jamhari.
Hal kedua yang menjadi perhatian pemerintah adalah lokasi terjadinya kebakaran yang berada pada lahan yang memiliki penguasaan atau kepemilikan tertentu.
“Artinya, ada pemiliknya yang tercantum dalam hak guna usaha atau hak yang berusaha di lahan tersebut,” ungkapnya.
Karena itu, Jamhari menegaskan perusahaan pemegang HGU tidak dapat melepaskan tanggung jawab begitu saja apabila terjadi kebakaran di wilayah yang berada dalam penguasaannya.
“Ini menjadi perhatian kita bersama. Karena itu, seluruh pihak harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan lahannya dan ikut memastikan tidak terjadi kebakaran,” tegasnya.
Hal ketiga, menurut Jamhari, pemerintah sebenarnya telah memiliki aturan yang cukup lengkap mengenai penanganan dan penegakan hukum terkait Karhutla.
“Yang ketiga, tadi sudah dipaparkan baik oleh Menteri ATR maupun disampaikan oleh Kapolri dan Jaksa Agung, aturan mengenai itu sudah lengkap. Tinggal kita mematuhi aturan itu dan kami semua akan menegakkan aturan itu,” ucap Jamhari.
Ia memastikan pemerintah tidak akan membiarkan pelanggaran yang terjadi tanpa tindakan.
“Kami melihat tidak perlu ada pertimbangan-pertimbangan lain yang kira-kira tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tentunya harus kami lakukan tindakan-tindakan yang segera,” katanya.
Meski demikian, ia menyebut pemerintah akan melihat kondisi dan fakta yang ditemukan di lapangan, termasuk sikap dari pihak yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut.
“Ada dua kemungkinan. Yang pertama, secara jujur menyampaikan, dan ada yang tidak jujur menyampaikan. Tentunya perlakuannya berbeda. Kami akan melihat itu di lapangan,” jelasnya.
Jamhari menambahkan, pemerintah akan menindaklanjuti informasi dan data yang telah disampaikan dalam rapat, termasuk perusahaan yang dinilai perlu mendapat pemeriksaan lebih lanjut.
“Angka-angka tadi yang disebutkan oleh Bapak Menteri ATR maupun Menteri Kehutanan sudah ada. Tinggal kami cek di lapangan. Kemudian kami akan melakukan langkah-langkah selanjutnya,” tuturnya.
Ia juga menyebut bahwa aparat penegak hukum telah memiliki sejumlah informasi mengenai perusahaan yang perlu segera diselidiki.
“Tadi Pak Kapolri sudah menentukan beberapa perusahaan yang harus segera diselidiki,” terangnya.
Menko Polkam kembali mengingatkan bahwa persoalan lingkungan dan bencana harus menjadi perhatian bersama dalam menentukan kebijakan dan langkah pembangunan ke depan.
“Kita semua merasakan dan menempatkan persoalan ini sangat penting ke depan. Hari ini mungkin kita masih berbicara soal kehutanan, tetapi beberapa hari yang lalu kita melihat ada gunung meletus di beberapa tempat. Mungkin bencana alam sudah mulai menjadi pertimbangan pokok dalam kegiatan kita ke depan,” pungkasnya.
Ia berharap rapat koordinasi tersebut menjadi momentum bagi pemerintah dan dunia usaha untuk memperkuat komitmen menjaga lingkungan dan mencegah Karhutla.
“Semoga apa yang disampaikan ini merupakan peringatan buat pengusaha dan buat kami juga untuk kita melangkah ke depan bersama-sama untuk menjaga negeri ini,” tutup Jamhari.(wnd)
