Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinsosdukcapil) Provinsi Gorontalo menyuarakan semangat antikorupsi. (grafis)
Kota Gorontalo, InfoPublik — Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinsosdukcapil) Provinsi Gorontalo menyuarakan semangat antikorupsi melalui berbagai kanal komunikasi publik sebagai bentuk dukungan terhadap upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menggencarkan kampanye antikorupsi.
Kepala Dinsosdukcapil Reflin Buata menyatakan, komitmen tersebut diwujudkan melalui penyebarluasan pariwara antikorupsi yang dikemas dalam bentuk konten edukatif dan informatif.
Pesan-pesan antikorupsi secara aktif dituangkan dan disebarluaskan melalui berbagai platform komunikasi Dinsos Dukcapil Provinsi Gorontalo, mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, website resmi, hingga media luar ruang berupa banner.
Pemanfaatan berbagai kanal tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pesan antikorupsi kepada masyarakat sekaligus membangun kesadaran bahwa pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab bersama.
"Kami mengajak masyarakat untuk menjaga pelayanan publik agar tetap transparan, berintegritas, dan bebas dari praktik pemberian imbalan yang tidak sesuai dengan ketentuan," kata Reflin, Sabtu (5/9/2026).
Reflin menegaskan, pentingnya menolak gratifikasi dan segala bentuk pemberian yang dapat memengaruhi pelayanan publik.
Pelayanan administrasi kependudukan maupun pelayanan sosial harus diberikan berdasarkan ketentuan, bukan karena adanya pemberian atau imbalan dari masyarakat.
Upaya membangun budaya antikorupsi juga tidak hanya dilakukan melalui publikasi kepada masyarakat. Kepala Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Gorontalo secara konsisten menyampaikan pesan-pesan mengenai integritas dalam berbagai forum internal dinas.
Hal tersebut menjadi bagian dari penguatan budaya kerja dan pengingat kepada seluruh jajaran agar senantiasa menjalankan tugas dengan jujur, profesional, bertanggung jawab, serta mengedepankan kepentingan masyarakat.
Pesan integritas tersebut terus ditekankan dalam lingkungan kerja agar setiap aparatur memahami bahwa memberikan pelayanan publik bukan sekadar melaksanakan tugas administratif, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat dan negara.
Melalui sinergi antara edukasi publik, pemanfaatan media sosial dan media informasi, serta penguatan integritas di lingkungan internal, Dinsos Dukcapil Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus mendukung gerakan pencegahan korupsi dan menciptakan pelayanan publik yang bersih dan berintegritas.
Pariwara antikorupsi yang disebarluaskan di berbagai media diharapkan tidak berhenti sebagai pesan kampanye, tetapi dapat menjadi pengingat bersama untuk membangun budaya pelayanan yang mengedepankan integritas.
“Tolak Gratifikasi, Tolak Korupsi. Layani dengan Integritas, Bekerja untuk Masyarakat,” ujar Reflin.(mcgorontaloprov/owan)
