Perubahan APBD Banjarbaru Disepakati, SKPD Diminta Percepat Kegiatan

Banjarbaru, InfoPublik – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2026 disepakati DPRD dan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam Rapat Paripurna, Sabtu (5/9/2026).

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama oleh DPRD dan Pemkot Banjarbaru. Wakil Wali kota Banjarbaru, Wartono, hadir sekaligus menandatangani berita acara tersebut.

Dalam sambutan tertulis Wali kota Banjarbaru yang dibacakan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajoni, seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diminta segera mempercepat pelaksanaan kegiatan setelah Perubahan APBD ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Percepatan, kata dia, tetap harus dibarengi dengan kualitas pelaksanaan kegiatan serta kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Saya harapkan, setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan diundangkan dalam lembaran daerah, maka seluruh SKPD segera melakukan percepatan proses pelaksanaan anggaran kegiatan tanpa mengabaikan kualitas pelaksanaan,” tegasnya.

Sirajoni juga mengingatkan bahwa anggaran yang tercantum dalam Perubahan APBD merupakan batas maksimal. Karena itu, setiap belanja harus dilaksanakan secara disiplin dan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Pendapatan Rp1,175 Triliun. Belanja Rp1,665 Triliun

Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), sejumlah catatan, pertanyaan, dan koreksi DPRD telah dibahas dan ditindaklanjuti. Masukan tersebut berasal dari pandangan umum fraksi maupun pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan SKPD.

Pembahasan dilakukan dengan memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas, termasuk kesesuaian belanja dengan indikator serta tolok ukur kinerja kegiatan.

Dalam Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1,175 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1,665 triliun.

Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan anggaran Rp1,327 triliun. Selanjutnya, belanja modal sebesar Rp331,531 miliar, belanja tidak terduga Rp1,034 miliar, dan belanja transfer Rp6,206 miliar.

Sementara itu, pembiayaan daerah mencapai Rp490,720 miliar dan tercatat sebagai penerimaan pembiayaan.

Masih Dievaluasi Gubernur

Setelah persetujuan bersama ditandatangani, Raperda Perubahan APBD 2026 akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan paling lambat tiga hari setelah persetujuan bersama.

Selanjutnya, gubernur melakukan evaluasi untuk menguji kesesuaian Raperda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk aspek teknis, material, dan legalitas.

Hasil evaluasi tersebut akan disempurnakan, Badan Anggaran DPRD bersama TAPD sebelum dituangkan dalam keputusan pimpinan DPRD Kota Banjarbaru.

Sirajoni mengatakan, pembahasan hingga pengambilan keputusan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai argumentasi untuk menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkualitas.

“Keputusan yang kita ambil pada hari ini telah didasari dengan pemikiran yang matang demi kebaikan semua pihak di masa yang akan datang,”ujarnya.

Ia berharap, Perubahan APBD 2026 dapat segera diterjemahkan, ke dalam pelaksanaan program pemerintah daerah dengan tetap mengedepankan kualitas kegiatan dan disiplin penggunaan anggaran.(Ald/MedCenBJB/Eyv)