Pulau Kangean Jadi Model Pembangunan Kepulauan
Sumenep, InfoPublik – Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, diproyeksikan menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan model pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.
Direktorat Pembangunan Indonesia Barat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), memilih Kangean sebagai lokasi kajian untuk memetakan kebutuhan masyarakat sekaligus mengidentifikasi pola pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.
Ketua Tim Program Penyusunan Kebijakan Inovatif Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aditya Widya Pradipta mengatakan, kajian di Kangean tidak hanya melihat aspek pembangunan fisik, tetapi juga kondisi sosial, ekonomi, hingga daya dukung lingkungan.
“Harapannya setelah kunjungan ini bisa tergambar secara menyeluruh kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Sumenep,” kata Aditya di Kabupaten Sumenep, Jumat (4/9/2026).
Menurut Aditya, tim mendalami enam dimensi utama, yakni transformasi ekonomi, infrastruktur dan konektivitas, ketahanan pangan, air dan energi, lingkungan hidup, serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Pendekatan tersebut diperlukan karena tantangan pembangunan di wilayah kepulauan berbeda dengan kawasan daratan. Keterhubungan antarpulau, akses terhadap layanan dasar, ketersediaan pangan dan energi, serta kondisi lingkungan menjadi bagian yang menentukan keberlanjutan kehidupan masyarakat.
Pulau Kangean dipilih karena dinilai dapat mewakili tipologi kepulauan bagian tengah Indonesia. Karakteristik wilayah tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk melihat pola pembangunan kepulauan dalam skala yang lebih luas. Kajian juga mempertimbangkan kinerja pembangunan kepulauan melalui Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sumenep menjadi satu dari empat daerah yang dipilih dalam penyusunan kebijakan inovatif pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tiga daerah lainnya adalah Kabupaten Natuna, Kota Sabang, dan Kepulauan Seribu.
Dari hasil kunjungan lapangan, tim Bappenas telah mengidentifikasi berbagai fenomena dan kebutuhan yang nantinya menjadi bahan penyusunan standar serta model pembangunan wilayah kepulauan.
Model tersebut diharapkan tidak berhenti pada rekomendasi kebijakan, tetapi menghasilkan quick wins atau program prioritas yang dapat diterapkan di Pulau Kangean dan wilayah pesisir Kabupaten Sumenep. “Kami dengan hasil kajian ini sebagai bahan utama dalam penyusunan kebijakan inovatif yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil,” ujarnya.
Penyusunan kebijakan ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026. Hasil kajian akan didiseminasikan sebagai bahan tindak lanjut untuk pelaksanaan program pada tahun berikutnya.
Dalam prosesnya, tim Bappenas berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep dan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diarahkan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan karakter wilayah, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan dan ketahanan hidup masyarakat pesisir serta pulau-pulau kecil.
“Yang jelas, tim dalam prosesnya berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep dan berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat hasil kajian, sekaligus menghasilkan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan serta ketahanan hidup masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Sumenep,” pungkas Aditya.
(Yasik/Fer)
