Bupati Sumenep Tekankan Empat Prioritas Kerja Pejabat Baru
Sumenep, InfoPublik – Empat pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep mendapat mandat untuk memperkuat pelayanan publik melalui penataan permukiman dan perhubungan, menjaga stabilitas daerah, meningkatkan kesiapsiagaan bencana, hingga memperkuat ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
Mandat tersebut disampaikan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo saat melantik dan mengambil sumpah dan janji empat pejabat pimpinan tinggi pratama di Paseban Agung Sultan Abdurrahman Keraton Sumenep, Jumat (4/9/2026).
Empat pejabat yang dilantik yakni Dadang Dedy Iskandar sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan; Yudi Nursukmadyanto sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Kamiluddin sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); serta Hakiki Maulana Firmansyah sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Bupati menegaskan, pergantian atau pengisian jabatan tersebut bukan sekadar proses administratif, tetapi bagian dari upaya memperkuat organisasi agar mampu merespons kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan tepat.
“Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi pemerintahan daerah, sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat,” kata Achmad Fauzi.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan mendapat tugas meningkatkan kualitas penataan kawasan permukiman, menyediakan infrastruktur perumahan yang layak, serta memperkuat pelayanan di bidang perhubungan.
Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diarahkan menjaga kondusivitas daerah dengan memperkuat persatuan dan kesatuan. Komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan unsur politik, juga menjadi bagian penting dari tugas tersebut.
Di sektor kebencanaan, Kepala Pelaksana BPBD dituntut meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana. Penanganan bencana, kata Bupati, harus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi dengan keselamatan masyarakat sebagai prioritas.
Adapun Kepala Satpol PP diminta memastikan penegakan Peraturan Daerah berjalan tegas, tetapi tetap mengedepankan pendekatan humanis. Selain penegakan aturan, perangkat tersebut memiliki peran menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Menurut Bupati, para pejabat baru harus segera menyesuaikan diri dengan tugas masing-masing dan menerjemahkan visi serta misi pemerintah daerah ke dalam program kerja yang konkret, terukur, dan memberikan manfaat langsung.
Ia juga mengingatkan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan amanah. “Bangun koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi yang baik, jangan bekerja sendiri-sendiri, karena keberhasilan pemerintahan daerah merupakan hasil kerja bersama,” tegasnya.
Achmad Fauzi juga mendorong para kepala perangkat daerah untuk terus berinovasi dan tidak cepat berpuas diri. Perubahan serta kebutuhan masyarakat menuntut pemerintah bekerja dengan respons yang cepat, tepat, dan berbasis data.
Karena itu, keberhasilan perangkat daerah tidak semestinya hanya dilihat dari terselesaikannya administrasi pemerintahan. Ukuran yang lebih penting adalah dampak yang dirasakan masyarakat.
“Perangkat daerah untuk mengukur keberhasilan bukan hanya terselesaikannya administrasi pemerintahan, tetapi sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran pemerintah,” pungkasnya.
(Yasik/Fer)
