Guna menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah, Pemkab Parigi Moutong dan DPRD menyepakati hasil pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD TA 2026.
PARIGI MOUTONG, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat terus memperkuat kerja sama dalam proses penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2026.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Parigi Moutong dengan agenda penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD atas hasil pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD TA 2026 pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Gedung DPRD Parigi Moutong, Kamis (3/9/2026) malam.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, menyampaikan, Pemkab dan DPRD memiliki tanggung jawab bersama dalam mempercepat pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, sinergi yang solid sangat diperlukan agar setiap kebijakan anggaran yang dirumuskan dapat diputuskan secara objektif dan mampu menjawab berbagai tantangan kebutuhan pembangunan daerah di Parigi Moutong.
Sementara itu, dalam laporan Banggar DPRD disampaikan, pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD TA 2026 diarahkan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan.
Proses pembahasan turut mempertimbangkan dinamika perkembangan ekonomi global, nasional, Provinsi Sulawesi Tengah, serta kebutuhan riil masyarakat daerah.
Laporan Banggar tersebut menjadi pijakan penting untuk tahap selanjutnya, yakni penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Parigi Moutong TA 2026.
Pemkab Parigi Moutong menyambut baik seluruh catatan, saran, dan masukan konstruktif yang disampaikan Banggar sebagai bahan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tersebut. (MC Parigi Moutong / Kiswan / Ard)
