Guna memperluas pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran publik dan penyaluran bantuan sosial, Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo menggelar Bimbingan Teknis Penetapan dan Publikasi Dokumen Informasi Publik untuk mengoptimalkan kanal informasi digital hingga baliho strategis.
SLEMAN, InfoPublik – Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Sleman memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Salah satu langkah konkrit yang dilakukan yakni melalui publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2026 agar dapat diketahui serta diawasi secara langsung oleh masyarakat.
Penguatan komitmen tersebut disampaikan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Penetapan dan Publikasi Dokumen Informasi Publik Kalurahan Lumbungrejo yang berlangsung di Aula Lantai II Kalurahan Lumbungrejo, Jumat (4/9/2026).
Lurah Lumbungrejo, M. Misbah Al Hakim, menegaskan, keterbukaan informasi tidak hanya sebatas kewajiban administratif, melainkan instrumen vital untuk mendorong partisipasi aktif warga dalam mengawal jalannya roda pemerintahan dan pembangunan desa.
“Keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat mengetahui secara jelas program-program yang dilaksanakan pemerintah kalurahan dan dapat ikut serta melakukan pengawasan,” ujar Misbah.
Misbah menjelaskan, Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo siap menyediakan berbagai informasi publik secara berkala dan dapat diakses dengan mudah.
Informasi tersebut mencakup APBKal, Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, alur administrasi kependudukan, hingga kriteria penerima bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
Penyampaian informasi akan memanfaatkan beragam media interaktif dan publikasi fisik, mulai dari situs web resmi dan media sosial kalurahan, baliho di sejumlah titik strategis, hingga papan informasi di area Kantor Kalurahan.
Selain program pemerintah, publikasi juga mencakup transparansi kegiatan lembaga kemasyarakatan, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK), Karang Taruna, dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Lumbungrejo, Sutardi, menilai keterbukaan informasi harus berjalan selaras dengan peningkatan kualitas layanan publik.
Ia berharap keterbukaan informasi publik ini tidak berhenti pada taraf penyediaan dokumen semata, melainkan benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana pengawasan.
Langkah ini diyakini mampu meningkatkan kepercayaan publik serta meminimalkan potensi potensi kesalahpahaman terkait pelaksanaan pembangunan, layanan kependudukan, maupun penyaluran bantuan sosial di Kalurahan Lumbungrejo. (KIM Tempel / SBD)
