Atambua, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, mengerahkan 25 unit mobil tangki air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah krisis air bersih akibat kemarau panjang.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi khusus yang dipimpin Bupati Belu, Willybrodus Lay, di Lantai Satu Kantor Bupati Belu, Jumat (4/9/2026). Rapat turut dihadiri Penjabat Sekda Belu Elly Ch. Rambitan, Asisten Dua Sekda Belu Riene Bere Baria, pimpinan perangkat daerah, serta para camat dari seluruh wilayah Kabupaten Belu.
Dalam arahannya, Bupati Willybrodus Lay menyoroti keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan air bersih, baik dari layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) maupun sumur bor pribadi.
Ia meminta para camat dan lurah proaktif mendata wilayah yang mengalami krisis air paling parah sehingga distribusi bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
"Contoh seperti daerah Kabuna yang berada di pinggir sungai, di situ ada potensi air yang harus dikembangkan. Nanti Dinas PU bersama para camat turun survei ke lapangan. Jika membutuhkan pembebasan lahan, akan kita atur secepatnya," tegas Bupati Belu.
Sebagai langkah konkret, seluruh armada mobil tangki air milik pemerintah daerah akan dikerahkan untuk melayani kebutuhan masyarakat berdasarkan data dari masing-masing kecamatan.
Sebelum diterjunkan, Bupati menginstruksikan agar dilakukan apel kendaraan untuk memastikan seluruh armada dalam kondisi layak operasional.
Pemkab Belu juga menyiapkan subsidi biaya bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung operasional mobil tangki. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan harga pembelian air per tangki oleh masyarakat sehingga lebih murah dibandingkan tarif normal.
Selain pemenuhan kebutuhan air bersih, rapat membahas dampak kemarau terhadap sektor pertanian. Bupati meminta Dinas Pertanian memberikan perhatian khusus kepada daerah sentra produksi hortikultura untuk menjaga ketersediaan sayur-mayur di pasar.
Sementara itu, untuk musim tanam padi kedua, Bupati mengimbau agar sementara waktu ditiadakan. Keterbatasan pasokan air dinilai berisiko menyebabkan tanaman padi mengalami gagal panen.
Rapat koordinasi juga membahas laporan tim terpadu mengenai penataan fasilitas publik, termasuk kawasan Lapangan Umum Atambua serta penataan pedagang kaki lima dan UMKM agar lebih rapi dan bersih sebagai bagian dari ikon kota.
Pemerintah Kabupaten Belu berencana memusatkan para pedagang di area dekat Jalan Senggol dan memberlakukan retribusi sampah serta pasar sesuai peraturan daerah.
Selain itu, kawasan pelataran baru di depan Plaza Perizinan juga akan ditata. Pemerintah turut membahas wacana pemberian nama fasilitas publik tersebut, seperti alun-alun kota atau civic center.
Khusus setiap Sabtu, kawasan itu akan diterapkan aturan car free day dan disterilkan dari kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki serta warga yang melakukan kegiatan olahraga.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Belu menyiapkan langkah penanganan krisis air sekaligus menata sejumlah fasilitas publik agar pelayanan dan kenyamanan masyarakat dapat terus ditingkatkan.
