Bupati Bireuen, Mukhlis Kamis (3/9/2026), menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen, memfasilitasi proses legalisasi pengelolaan sumur minyak masyarakat agar kegiatan tersebut dapat berlangsung secara aman, profesional, dan transparan. - Foto: Mc.Bireuen
Bireuen, InfoPublik — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen bersama Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia melakukan, verifikasi faktual terhadap 83 titik sumur minyak masyarakat di Kabupaten Bireuen, Aceh.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong, legalisasi pengelolaan sumur minyak masyarakat agar kegiatan ekonomi warga tetap berjalan dengan memperhatikan aspek keselamatan, lingkungan, dan ketentuan hukum.
Bupati Bireuen, Mukhlis menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen, memfasilitasi proses legalisasi pengelolaan sumur minyak masyarakat agar kegiatan tersebut dapat berlangsung secara aman, profesional, dan transparan.
“Kita mendorong, regulasi dan legalitas ini berjalan dengan baik. Prinsip utamanya adalah bagaimana potensi kekayaan alam ini dapat dikelola secara sah dan aman, tanpa harus mematikan mata pencaharian serta perekonomian masyarakat,” ujar Mukhlis, Kamis (3/9/2026).
Data 83 Sumur Jadi Dasar Penataan
Verifikasi faktual dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi sumur, potensi produksi, standar keselamatan kerja, serta aspek lingkungan.
Data hasil verifikasi tersebut akan menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan dan proses penetapan kontrak kerja sama pengelolaan sumur minyak secara sah.
Tim gabungan Pemkab Bireuen, BPMA, dan Kementerian ESDM turun langsung ke sejumlah titik sumur untuk mengevaluasi kondisi di lapangan. Temuan teknis tersebut selanjutnya menjadi bahan evaluasi dalam penataan tata kelola sumur minyak masyarakat.
Dorong Ekonomi Wrga Tetap Bergerak
Legalitas pengelolaan sumur minyak masyarakat diharapkan, memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi warga dan daerah.
Pengelolaan yang sesuai ketentuan berpotensi membuka, ruang keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi dalam rantai pasok kegiatan pertambangan.
Selain itu, legalisasi diharapkan, menciptakan lapangan kerja yang lebih formal dan aman bagi masyarakat setempat.
Dari sisi pemerintah daerah, pengelolaan yang legal dan transparan juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui mekanisme bagi hasil sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemkab Bireuen optimistis, penataan sumur minyak masyarakat dapat berjalan seimbang dengan kepentingan ekonomi warga, penegakan hukum, keselamatan kerja, dan perlindungan lingkungan.(Mc.Bireuen/Eyv)
