Monitoring yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, Kamis (3/9/2026). Pertemuan juga mengevaluasi realisasi serapan dana Transfer ke Daerah Khusus (TKD) untuk mendukung penanganan pascabencana.
Pidie, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Pidie, Aceh bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Pidie pada 26 November 2025.
Memasuki tahap transisi, pemerintah memprioritaskan pemulihan infrastruktur, lahan pertanian, hunian masyarakat, serta penyaluran bantuan sosial. Upaya tersebut dibahas dalam monitoring yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, Kamis (3/9/2026). Pertemuan juga mengevaluasi realisasi serapan dana Transfer ke Daerah Khusus (TKD) untuk mendukung penanganan pascabencana.
Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Pidie, Apriadi, mengatakan penanganan pascabencana di Pidie kini telah memasuki tahap transisi. Pemerintah daerah telah mengalokasikan dana lebih dari Rp16,82 miliar sejak masa tanggap darurat hingga tahap pemulihan.
“Proses transisi ini saat ini dilakukan oleh dinas terkait. Untuk infrastruktur jalan ditangani PUPR, BPBD menangani kebencanaan, dan untuk lahan ditangani oleh Perkim,” ujar Apriadi saat membuka rapat koordinasi.
Menurutnya, tahap transisi membutuhkan komunikasi dan sinergi antarpihak agar berbagai program pemulihan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Hari ini kita hadir di sini tidak lagi dalam persoalan kemarin. Hari ini bentuknya adalah kita membangun komunikasi. Dalam proses inilah kita bergerak. Ayo kita sama-sama bergerak. Pak Bupati juga sangat menginginkan itu,” jelasnya.
Pemkab Pidie juga menyatakan kesiapan menyediakan data pendukung untuk memastikan proses monitoring berjalan efektif. Hasil pertemuan selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati Pidie sebagai bahan tindak lanjut.
Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, mengatakan monitoring tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap bulan sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, terutama untuk memantau perkembangan penanganan infrastruktur pascabencana.
“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang kita lakukan setiap bulan. Sesuai arahan Pak Menteri, setiap bulan untuk memonitor terkait perkembangan penanganan infrastruktur,” ujarnya.
Imran meminta seluruh SKPK terkait mengambil peran masing-masing dan melakukan pengawasan secara intensif. Ia menyebut sinkronisasi data penanganan bencana juga telah dilakukan pada 22–23 Juli 2026. "Untuk yang rusak ringan dan sedang, tahun ini akan segera diselesaikan. Yang rusak berat tahun 2027 akan dianggarkan,” jelasnya.
Berdasarkan rencana aksi penanganan pascabencana, sejumlah program pemulihan telah berjalan di berbagai sektor.
Pada bidang pendidikan, bantuan perbaikan fisik disiapkan untuk 70 sekolah yang terdiri atas 10 TK, 56 SD, dan empat SMP. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp69,62 miliar.
Pada bidang sosial, bantuan stimulan Kementerian Sosial berupa jaminan hidup (jadup), isi hunian, dan dukungan ekonomi telah diajukan dalam tiga tahap. Total pengajuan mencakup jadup untuk 20.097 jiwa serta bantuan isi hunian dan ekonomi bagi masing-masing 4.501 kepala keluarga.
Sementara pada bidang perumahan dan kawasan permukiman (Perkim), bantuan stimulan rumah terdampak bencana telah direalisasikan untuk 13 rumah dengan total bantuan Rp465 juta. Secara keseluruhan, data tahap I dan II mencatat 1.400 unit rumah terdampak, terdiri atas 1.210 unit rusak ringan, 43 unit rusak sedang, 55 unit rusak berat, dan 92 unit yang direlokasi.
Pemulihan juga diarahkan pada sektor pertanian yang terdampak bencana. Program rehabilitasi sawah di Kabupaten Pidie menargetkan 287 hektare dengan anggaran Rp1,3 miliar. Hingga Juli 2026, progres fisik rehabilitasi sawah telah mencapai 76,23 persen, sedangkan penyerapan anggaran mencapai 90,48 persen.
Pada sektor pengairan, penanganan irigasi dan tebing sungai masih dalam tahap persiapan lelang. Pekerjaan ditargetkan dikebut pada Agustus–Desember 2026 dengan eksekusi fisik besar-besaran dimulai September. Dana terbesar dialokasikan untuk perkuatan tebing sebesar Rp2,6 miliar dan pembangunan irigasi sebesar Rp1,35 miliar.
Selain itu, pada sektor perikanan budidaya telah disiapkan sejumlah program normalisasi saluran tambak. Di antaranya normalisasi saluran tambak di Gampong Cot Jaja, Lhueue, dan Sukon di Kecamatan Simpang Tiga, Gampong Pasi Ie Leubeu di Kecamatan Kembang Tanjong, serta Gampong Ulee di Kecamatan Glumpang Baro. Dalam rangkaian monitoring, tim juga melakukan peninjauan langsung penanganan infrastruktur di lapangan.
Perwakilan Balai Wilayah Sungai Sumatera I Kementerian Pekerjaan Umum, Sulaiman, menjelaskan pemasangan kawat bronjong di Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Baro telah rampung 100 persen. Pekerjaan tersebut dilakukan melalui kolaborasi BWS Sumatera I bersama mitra dan relawan Kementerian Pekerjaan Umum dengan dukungan alat berat berupa ekskavator.
“Pemasangan bronjong mencakup beberapa titik krusial, seperti di kawasan Meunasah Kumbang sepanjang 200 meter serta area sekitar Dayah Nurul Islam Paloh di sepanjang Sungai Krueng Baro. Adapun rata-rata tinggi bronjong yang digunakan 7 meter dengan pengecoran 12 hingga 14 lapis. Pemasangan dimulai dari bulan Maret 2026 dan rampung Mei 2026,” jelas Sulaiman.
Melalui monitoring dan koordinasi lintas sektor tersebut, Pemkab Pidie bersama Satgas PRR Aceh berupaya memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berjalan dari sisi administrasi dan anggaran, tetapi menghasilkan pemulihan nyata bagi masyarakat terdampak.
Pemerintah daerah berharap percepatan program dapat mengembalikan fungsi infrastruktur, aktivitas pertanian, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Pidie pascabencana.
