Pemprov Kalbar dan DPRD Sepakati KUA-PPAS APBD 2027
Pontianak, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat menandatangani Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Penandatanganan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Ruang Balairungsari Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (3/9/2026).
Mewakili Gubernur Kalimantan Barat, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Hendra, hadir dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Prabasa Anantatur. Rapat turut dihadiri Ketua DPRD, anggota DPRD, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah.
Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 menjadi bagian dari tahapan penyusunan APBD sekaligus mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan anggaran sesuai kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah.
Dalam rapat tersebut, pimpinan rapat menyampaikan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyusunan anggaran yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dengan demikian, program pembangunan dan pelayanan publik dapat dilaksanakan secara optimal.
“Ini merupakan ikhtiar untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah agar kegiatan prioritas pembangunan, pelayanan publik, serta program yang langsung dirasakan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal,” ucap Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Prabasa Anantatur.
Prabasa menekankan masih terdapat sejumlah catatan yang perlu didalami dalam pembahasan anggaran. Kebijakan terkait alokasi belanja, pembiayaan, serta perubahan program dan kegiatan perlu diselaraskan dengan skala prioritas dan kebutuhan riil daerah.
“Berbagai hal yang masih memerlukan penyesuaian, pendalaman, klarifikasi maupun penajaman anggaran tetap menjadi catatan resmi dalam proses pembahasan selanjutnya sesuai kewenangan DPRD dan pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia menegaskan, penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS pada tahap ini bukan berarti seluruh substansi anggaran telah selesai dibahas. Tahapan pembahasan selanjutnya tetap akan dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dengan semangat kemitraan, kami berharap setiap usulan peningkatan pendapatan, optimalisasi potensi fiskal, penyesuaian belanja, dan penajaman program dapat dibahas secara terbuka, objektif, dan terukur berdasarkan kemampuan keuangan daerah,” tutupnya.
Sementara itu, Plh Sekda Kalbar menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas seluruh proses pembahasan yang telah dilakukan. Menurutnya, kesepakatan KUA-PPAS menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan apresiasi atas seluruh proses pembahasan bersama DPRD. Kesepakatan ini menjadi landasan penting bagi kita untuk melanjutkan tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027,” kata Hendra.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan DPRD untuk menyempurnakan substansi anggaran. Setiap program dan kegiatan, menurutnya, harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, dilaksanakan secara efektif, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana kemampuan anggaran diarahkan pada program prioritas dan pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat. Karena itu setiap tahapan pembahasan akan kita lakukan secara cermat dan sesuai ketentuan,” tutupnya.
Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027, Pemprov Kalbar bersama DPRD akan melanjutkan tahapan penyusunan dan pembahasan APBD sesuai mekanisme yang berlaku.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap seluruh proses tersebut dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, terukur, dan sesuai kemampuan keuangan daerah, sekaligus mendukung pelaksanaan program prioritas serta pencapaian target pembangunan Kalimantan Barat. (Wnd)
