Padang Kembali Gratiskan Seragam Sekolah Siswa Kurang Mampu
Padang, InfoPublik – Pemerintah Kota Padang kembali mengalokasikan anggaran untuk membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah melalui program seragam gratis pada tahun ajaran 2026/2027.
Program yang menjadi bagian dari Program Unggulan (Progul) Padang Juara itu menyasar siswa baru kelas I SD/MI dan kelas VII SMP/MTs, baik negeri maupun swasta. Penerima diprioritaskan dari keluarga yang masuk desil 1-5 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga keterjangkauan pendidikan sekaligus memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi hambatan bagi anak untuk bersekolah.
“Pemko Padang tahun 2026 ini tetap memberikan seragam gratis bagi murid yang tidak mampu, khususnya yang masuk DTSEN desil 1 sampai 5 dan kategori MBR untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs negeri maupun swasta,” ujar Yopi, Rabu (2/9/2026).
Setiap siswa penerima memperoleh enam stel pakaian seragam lengkap. Bantuan tersebut mencakup seragam wajib sekolah, pramuka, batik, olahraga, muslim atau muslimah, serta pakaian basiba dan taluk balango.
Seluruh pembiayaan pengadaan seragam bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang. “Enam stel seragam tersebut terdiri dari seragam wajib sekolah, pramuka, batik, olahraga, muslim atau muslimah, serta pakaian basiba dan taluk balango. Seluruh pembiayaan program ini bersumber dari APBD Kota Padang,” jelasnya.
Untuk jenjang SMP/MTs, proses pengadaan seragam dilakukan melalui mekanisme lelang. Pemerintah daerah telah memiliki data penerima berikut ukuran pakaian sehingga distribusi dapat segera dilanjutkan ke sekolah.
Yopi menyebut penyerahan secara simbolis telah dilakukan pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, vendor akan mendistribusikan seragam ke sekolah secara bertahap dalam waktu sekitar satu minggu.
“Khusus SMP/MTs, nama murid penerima sudah ada beserta ukurannya. Secara simbolis bantuan juga sudah diserahkan pada 31 Agustus 2026 dan dalam satu minggu ke depan dilakukan tahap pendistribusian ke sekolah oleh vendor,” katanya.
Sementara itu, distribusi seragam gratis bagi siswa SD/MI masih dalam tahap persiapan. Pemerintah perlu memastikan ketepatan sasaran dengan memadupadankan data calon penerima dengan DTSEN dan data MBR melalui Dinas Sosial Kota Padang.
Proses pemadanan data tersebut baru selesai pada akhir Agustus 2026. Setelah tahapan tersebut rampung, distribusi seragam akan dilakukan secara bertahap kepada siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima.
“Khusus baju gratis SD/MI, karena datanya perlu dipadupadankan dengan DTSEN dan MBR di Dinas Sosial, prosesnya baru selesai akhir Agustus ini. Kami berharap seragam yang sudah siap dapat segera didistribusikan secara bertahap kepada penerima dan kami minta masyarakat bersabar,” tutur Yopi.
Upaya mengurangi beban biaya pendidikan juga dilakukan Pemko Padang melalui kebijakan peniadaan Lembar Kerja Siswa (LKS) berbayar di sekolah.
Yopi menegaskan sekolah dilarang menjual atau memperjualbelikan LKS kepada peserta didik. Sebagai gantinya, guru didorong menyusun modul ajar sesuai kebutuhan pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai aplikasi maupun mengembangkan materi secara mandiri.
“Khusus LKS, kita tiadakan dan sekolah dilarang menjualbelikan LKS. Kami berharap guru dapat membuat modul ajar dengan menggunakan aplikasi yang tersedia maupun melalui kreativitas masing-masing,” pungkasnya.
Kebijakan seragam gratis dan peniadaan LKS berbayar tersebut memperkuat arah Progul Padang Juara yang tidak hanya berfokus pada akses anak untuk bersekolah, tetapi juga pada upaya mengurangi kebutuhan biaya yang harus ditanggung keluarga dalam mengikuti proses pendidikan.
(David)
~ 📤 by Ju
