“Sosialisasi dan Advokasi Lintas Sektor untuk Penguatan Imunisasi Polio Tingkat Kabupaten Belu Tahun 2026” yang berlangsung di Gedung Wanita Betelalenok Atambua, Kamis (3/9/2026). Kegiatan dibuka Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Belu, Elly Ch. Rambitan.
Atambua, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu, Nusa Tenggara Timur bersama United Nations Children's Fund (UNICEF) memperkuat upaya imunisasi polio melalui sosialisasi dan advokasi lintas sektor, menyusul masih rendahnya cakupan imunisasi di wilayah perbatasan tersebut.
Penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan “Sosialisasi dan Advokasi Lintas Sektor untuk Penguatan Imunisasi Polio Tingkat Kabupaten Belu Tahun 2026” yang berlangsung di Gedung Wanita Betelalenok Atambua, Kamis (3/9/2026). Kegiatan dibuka Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Belu, Elly Ch. Rambitan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari akselerasi untuk mengejar target capaian imunisasi nasional sekaligus melindungi anak-anak dari ancaman kelumpuhan permanen akibat virus polio.
Ketua panitia pelaksana menyampaikan, pembangunan kesehatan saat ini diarahkan pada penguatan upaya promotif dan preventif, salah satunya melalui imunisasi. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan setiap bayi dan anak berhak memperoleh imunisasi.
Meskipun Kejadian Luar Biasa (KLB) polio secara nasional telah dinyatakan berakhir pada November 2025, risiko penularan di daerah masih tetap ada. Kondisi tersebut dipengaruhi antara lain oleh masih adanya anak yang belum memperoleh imunisasi lengkap, cakupan yang belum merata, serta tingginya mobilitas penduduk.
Kabupaten Belu sendiri masih menghadapi kesenjangan cakupan imunisasi. Data profil administrasi selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) belum mencapai target minimal 85 persen. Hingga Agustus 2026, capaian IDL baru 34,2 persen, sedangkan imunisasi polio dosis 1 sampai 4 mencapai 37,2 persen.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pertemuan difokuskan pada tiga tujuan. Pertama, memperkuat peran lintas sektor dalam meningkatkan permintaan dan akses layanan imunisasi. Kedua, mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya cakupan imunisasi sekaligus menetapkan kelompok sasaran prioritas intervensi. Ketiga, menyusun komitmen bersama dan rencana tindak lanjut (RTL) konkret untuk 30 hingga 90 hari ke depan di setiap wilayah kerja puskesmas.
Perwakilan UNICEF Provinsi NTT dan NTB, dr. Alfian Muntha, mengatakan pertemuan tersebut mendapat dukungan langsung dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Di Provinsi NTT, terdapat empat kabupaten yang mendapatkan penguatan program, yakni Kabupaten Belu, Nagekeo, Kabupaten Kupang, dan Sumba Barat Daya.
Ia menekankan pentingnya prinsip “tidak ada anak yang tertinggal” dalam program imunisasi polio. Menurutnya, keberhasilan penanganan COVID-19 sebelumnya menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.
“Pencegahan penyakit menular ini sangat gampang. Mari kita lengkapi empat kali tetesan polio untuk perlindungan 80 persen, lalu sempurnakan dengan dua kali imunisasi polio suntik (IPV),” ujar dr. Alfian.
Selain cakupan imunisasi, ia mengingatkan pentingnya menjaga kualitas rantai dingin (cold chain) vaksin, mulai dari tingkat kabupaten hingga Posyandu agar efektivitas vaksin tetap terjaga.
Menurutnya, posisi Belu yang berbatasan langsung dengan Timor Leste menjadikan pemenuhan status imunisasi sebagai benteng penting dalam mencegah potensi KLB.
Meskipun cakupan polio Kabupaten Belu berada di posisi kelima dari 22 kabupaten di NTT, masih terdapat kesenjangan antara capaian vaksin polio tetes dan vaksin suntik. Sementara itu, capaian tingkat provinsi disebut baru mencapai 40 persen dari target periode sebesar 66 persen.
Pj. Sekda Belu, Elly Ch. Rambitan, mengapresiasi dukungan UNICEF dan Dinas Kesehatan Provinsi NTT dalam penguatan imunisasi di Kabupaten Belu.
Ia menegaskan imunisasi merupakan layanan esensial yang hemat biaya untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I), seperti polio, campak, rubella, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, tuberkulosis, pneumonia, meningitis, serta ensefalitis.
Elly memaparkan capaian Oral Polio Vaccine dosis keempat (OPV4/tetes) di Kabupaten Belu yang masih fluktuatif, yakni 64,59 persen pada 2024, 67,35 persen pada 2025, dan 35,87 persen hingga Juli 2026.
Sementara itu, capaian Inactivated Polio Vaccine dosis kesatu (IPV1/suntik) tercatat 65,97 persen pada 2024, 67,94 persen pada 2025, dan 33,39 persen hingga Juli 2026.
“Rendahnya capaian ini menjadi alarm yang perlu kita khawatirkan karena besarnya potensi transmisi virus polio. Kita menghadapi tantangan nyata di lapangan, seperti penolakan atau keraguan masyarakat, keterbatasan akses geografis, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor,” tegas Elly.
Elly meminta para camat, kepala puskesmas, dan seluruh sektor terkait tidak menjadikan pertemuan tersebut sebagai kegiatan seremonial semata. Menurutnya, fokus utama setelah pertemuan adalah memastikan aksi nyata di lapangan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencapai target cakupan imunisasi 100 persen.
Sosialisasi dan advokasi lintas sektor tersebut menghadirkan tiga pemateri. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, dr. Bathseba Elena Corputty, MARS, memaparkan situasi dan capaian imunisasi terkini di Kabupaten Belu.
Selanjutnya, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Maria F. Bukan, menyampaikan analisis akar masalah program imunisasi di Provinsi NTT. Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi NTT mengulas strategi optimalisasi pembiayaan untuk menunjang capaian program imunisasi.
Kegiatan dihadiri perwakilan Forkopimda Kabupaten Belu, pejabat Dinas Kesehatan dan Bapperida Provinsi NTT, perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Provinsi NTT, pimpinan perangkat daerah Kabupaten Belu, 12 camat se-Kabupaten Belu, para kepala puskesmas, pengelola program administrasi puskesmas, serta perwakilan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kader Posyandu.
