Koordinasi dan evaluasi bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo (foto PPID)
Kota Gorontalo, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat langkah pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural melalui koordinasi dan evaluasi bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.
"Upaya ini dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang benar dan menempuh seluruh tahapan penempatan PMI melalui jalur resmi," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Wardoyo Mansur Pongoliu, Rabu (2/9/2026).
Wardoyo menjelaskan, pencegahan dilakukan sejak tahap awal perekrutan dengan meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Langkah tersebut penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban penipuan, perdagangan orang, eksploitasi, maupun persoalan hukum dan administrasi akibat keberangkatan melalui jalur non-prosedural.
"Melalui koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota, pemerintah juga mendorong penguatan sosialisasi mengenai prosedur penempatan PMI, mulai dari proses perekrutan, kelengkapan dokumen, pembekalan, hingga keberangkatan ke negara tujuan," ujar Wardoyo.
Ia mengharapkan masyarakat lebih waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang tidak melalui mekanisme resmi.
Wardoyo juga mendorong sinergi seluruh pihak dalam membangun sistem penempatan PMI yang aman dan prosedural. Pemerintah daerah juga terus memperkuat pemahaman calon PMI mengenai kompetensi, bahasa, budaya kerja, keselamatan kerja, serta hak – hak yang harus diterima selama bekerja di luar negeri. (mcgorontaloprov/ppid)
