Sumatra Barat, InfoPublik - Kader Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dasawisma di Sumatra Barat (Sumbar) ditargetkan menjadi garda terdepan dalam mengatasi persoalan sampah serta memperkuat ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga.
Langkah strategis tersebut disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat membuka Jambore Kader PKK ke-XXII sekaligus Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tingkat Provinsi Sumbar di Istana Bung Hatta, Kota Bukittinggi, Rabu (2/9/2026).
Mahyeldi menekankan bahwa penanganan sampah harus dimulai dari unit terkecil, yakni lingkungan keluarga dan perkantoran. Dalam hal ini, keberadaan kelompok Dasawisma yang menjangkau tingkat nagari dan kelurahan dinilai paling efektif untuk menggerakkan masyarakat secara langsung.
“Tidak ada pilihan bagi kita sekarang selain bagaimana mengurangi sampah dari rumah dan dari kantor. Kader-kader PKK dan Dasawisma barangkali akan bisa berperan untuk itu,” ujar Mahyeldi Ansharullah.
Guna mendukung aksi di lapangan, Pemprov Sumbar memfasilitasi kader dengan panduan praktis berupa buku "101 Cara Penanggulangan Sampah" terbitan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar. Buku tersebut menjadi acuan bagi kader PKK dalam mengedukasi warga terkait pengelolaan sampah mandiri.
Selain isu lingkungan, pelaksanaan 10 Program Pokok PKK juga difokuskan pada penguatan ketahanan pangan keluarga serta pencegahan berbagai persoalan sosial. Sinergi jaringan PKK dan Dasawisma diposisikan sebagai benteng utama dalam membendung maraknya pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, hingga perilaku sosial yang menyimpang di tengah masyarakat.
“Kalau masing-masing kita, pengurus PKK sampai kepada kelompok Dasawisma betul-betul menjalankan 10 Program Pokok PKK, kita yakin hal-hal yang terjadi pada saat ini, apakah itu narkoba, pergaulan bebas, LGBT yang ada di daerah kita, kita bisa meminimalisir,” kata Mahyeldi.
Penguatan karakter keluarga tersebut terus diarahkan agar senantiasa berpijak pada falsafah Minangkabau Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
Sinergi PKK dalam program pembangunan juga diperkuat melalui penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) antara TP PKK Sumbar dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumbar. Selain itu, disalurkan pula bantuan bagi 100 kader dan warga kurang mampu melalui kerja sama dengan Baznas Sumbar.
Rangkaian kegiatan yang berlangsung pada satu sampai tiga September 2026 dan diikuti perwakilan dari 18 kabupaten/kota se-Sumbar ini turut diwarnai penyerahan Piagam Penghargaan Adhi Bhakti Utama kepada Erma Yunita atas pengabdiannya selama lebih dari 25 tahun sebagai kader PKK.