Rapat Koordinasi Forkopimda yang dipimpin Bupati Kepulauan Meranti, Asmar di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Rabu (2/9/2026).
Selatpanjang, InfoPublik – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan menerbitkan maklumat bersama yang mengatur peran pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mencegah munculnya titik api.
Maklumat tersebut disepakati dalam Rapat Koordinasi Forkopimda yang dipimpin Bupati Kepulauan Meranti, Asmar di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Rabu (2/9/2026). Komitmen bersama diawali dengan penandatanganan oleh unsur Forkopimda sebagai bentuk keseriusan menghadapi potensi Karhutla selama musim kemarau.
Asmar menegaskan, maklumat tersebut bukan sekadar dokumen administratif, melainkan menjadi pedoman bersama agar pencegahan dan penanganan Karhutla dilakukan secara cepat, terpadu, dan melibatkan seluruh elemen.
“Maklumat ini bukan sekadar dokumen, tetapi merupakan komitmen kita bersama dalam menjaga Kabupaten Kepulauan Meranti agar tetap aman dari Karhutla. Pencegahan dan penanganannya tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus melalui kerja sama dan sinergi seluruh pihak,” ujar Asmar.
Menurutnya, Karhutla dapat menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan, pendidikan, perekonomian, transportasi hingga aktivitas sosial. Karena itu, kewaspadaan perlu ditingkatkan seiring kondisi cuaca panas dan musim kemarau yang meningkatkan risiko kebakaran.
Salah satu poin penting dalam maklumat adalah larangan pembakaran lahan, baik oleh korporasi maupun masyarakat. Perusahaan dan badan usaha dilarang membuka lahan, melakukan pembersihan untuk penanaman kembali atau replanting, maupun membersihkan sisa panen dengan cara dibakar.
Masyarakat dan petani kecil juga didorong menggunakan metode pembukaan lahan tanpa bakar atau Land Clearing Without Burning (PLTB).
Selain itu, setiap pemilik atau pengelola lahan diwajibkan menjaga lahannya dari ancaman kebakaran serta bertanggung jawab apabila muncul titik api di wilayah yang dikelolanya.
Forkopimda juga mengatur kewajiban pelaporan dini. Masyarakat yang menemukan titik api atau kepulan asap sekecil apa pun diminta segera melaporkannya kepada Bhabinkamtibmas, Babinsa, kepala desa atau lurah, maupun Masyarakat Peduli Api (MPA).
Masyarakat bersama unsur terkait juga didorong melakukan pemadaman awal secara bergotong royong sebelum api meluas. Patroli, pemantauan, dan deteksi dini diminta diperkuat hingga tingkat desa.
Kapolres Kepulauan Meranti Gede Prasetya Adi Sasmita mengatakan, pencegahan Karhutla harus dimulai dari tingkat paling dekat dengan masyarakat. Pendataan pemilik lahan juga dinilai penting untuk mempercepat koordinasi apabila terjadi kebakaran.
“Kita harapkan dari kecamatan maupun desa dapat bersama-sama menjaga lingkungan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Semua pemilik lahan perlu didata sehingga ke depannya kita lebih mudah mengetahui siapa pemilik lahan tersebut,” kata Gede.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak sepenuhnya mengandalkan teknologi pemantauan hotspot karena tidak semua titik api dapat terdeteksi.
“Di Kabupaten Kepulauan Meranti ini tidak semua titik dapat terbaca oleh hotspot. Karena itu, kita tidak boleh hanya mengandalkan teknologi. Peran masyarakat, pemerintah desa, kecamatan, aparat dan seluruh elemen sangat diperlukan untuk melakukan pemantauan secara langsung,” jelasnya.
Maklumat juga memberikan tanggung jawab khusus kepada korporasi dan usaha skala besar. Pemilik kebun korporasi, badan usaha, serta pemilik kebun atau kilang/pabrik sagu perseorangan dengan luas lahan lebih dari 2 hektare diwajibkan menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan Karhutla.
Sarana tersebut antara lain embung penampung air baku pemadam dengan kapasitas dan jumlah memadai, menara pemantau api, sekat kanal, regu pemadam terlatih, serta peralatan pemadam berupa mesin pompa air bertekanan tinggi, selang hisap dan selang semprot minimal 100 meter beserta perlengkapan pendukung.
Embung yang dipersyaratkan minimal berukuran 3 x 3 meter dengan kedalaman 3 meter untuk setiap 2 hektare lahan. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi dan luas lahan, termasuk diperbesar pada wilayah yang sulit mendapatkan sumber air dan memiliki kondisi kering.
Sementara pemilik lahan perseorangan diwajibkan menyediakan perigi, sumur, atau embung yang dapat digunakan sebagai sumber air cadangan sekaligus bagian dari perlindungan dini terhadap ancaman Karhutla.
Perusahaan yang beroperasi di Kepulauan Meranti juga diminta membantu masyarakat dan petani di sekitar wilayah operasional melalui penyediaan embung desa, sekat kanal, dan peralatan pemadam sederhana.
Pencegahan tidak hanya menyasar pembakaran hutan dan lahan. Selama musim kemarau, masyarakat juga dilarang membakar sampah maupun melakukan aktivitas memerun di pekarangan rumah, perkantoran, lahan pribadi, dan lahan terbuka lainnya.
Pembatasan tersebut ditujukan untuk mencegah api dari aktivitas pembakaran sampah merembet ke lahan yang mudah terbakar sekaligus menjaga kualitas udara.
Forkopimda Kepulauan Meranti menegaskan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan akan dilakukan secara tegas, transparan, dan terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaku yang melakukan pembakaran secara sengaja maupun akibat kelalaian dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.
Terhadap badan hukum atau korporasi yang terbukti melanggar, maklumat memuat ancaman sanksi pidana dan administratif, termasuk pencabutan izin usaha, ganti rugi perdata, restorasi atau pemulihan ekosistem hingga penyitaan aset sesuai ketentuan penegakan hukum lingkungan.
Asmar menegaskan, pencegahan Karhutla harus menjadi tanggung jawab bersama dan tidak boleh hanya dibebankan kepada pemerintah maupun aparat.
“Jangan sampai ada pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran lahan dan kemudian merugikan masyarakat luas. Penegakan hukum juga harus berjalan,” tegasnya.
Melalui maklumat tersebut, Forkopimda Kepulauan Meranti mendorong penguatan pencegahan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, masyarakat hingga dunia usaha. Langkah tersebut dilakukan melalui sosialisasi, pemetaan wilayah rawan, patroli terpadu, pendataan pemilik lahan, penyediaan sarana pemadam, deteksi dini, serta penanganan cepat ketika ditemukan titik api.
"Cegah sebelum terjadi, laporkan segera apabila ditemukan titik api, dan bersama-sama menjaga Kabupaten Kepulauan Meranti dari ancaman Karhutla,” demikian pesan Forkopimda.
