Surabaya, InfoPublik – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Dalam kesepakatan tersebut, belanja daerah Jawa Timur meningkat menjadi Rp29,90 triliun dari sebelumnya Rp27,23 triliun. Sementara itu, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp26,52 triliun, naik sekitar Rp218,67 miliar dari pagu awal.
Penyesuaian anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas pembangunan, memperkuat layanan publik, serta merespons dinamika kebutuhan ekonomi masyarakat Jawa Timur pada sisa tahun anggaran 2026.
Juru bicara Banggar DPRD Jatim, Suwandy F, menyampaikan, laporan tersebut dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Rabu (2/9/2026).
Pembahasan P-APBD 2026 sebelumnya telah melalui serangkaian pembahasan antara Banggar DPRD Jatim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Timur.
Berdasarkan laporan Banggar, pendapatan daerah yang semula ditetapkan sebesar Rp26.310.974.126.666 berubah menjadi Rp26.529.641.162.025. Dengan demikian, pendapatan daerah bertambah sekitar Rp218,67 miliar.
Sementara itu, belanja daerah meningkat dari Rp27.227.708.425.426 menjadi Rp29.903.710.438.367,52 atau bertambah sekitar Rp2,68 triliun.
Dengan struktur tersebut, P-APBD Jawa Timur 2026 mengalami defisit sebesar Rp3.374.077.276.341,76. Defisit tersebut akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan netto yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.383.253.898.581,76.
Suwandy mengatakan, penetapan struktur anggaran baru dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap realisasi penerimaan daerah.
Target Pendapatan Lebih Konservatif
Pada sektor pendapatan, Banggar memberikan sejumlah catatan strategis. Salah satunya terkait penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam P-APBD 2026 yang ditetapkan lebih konservatif dibandingkan realisasi PAD 2025.
Pada 2025, realisasi PAD Jawa Timur mencapai Rp18,44 triliun. Menurut Suwandy, pendekatan konservatif diperlukan untuk memitigasi risiko fiscal shortfall yang dapat memengaruhi likuiditas belanja prioritas.
"Penetapan target berbasis kehati-hatian ini dimaksudkan untuk memitigasi risiko fiscal shortfall yang dapat mengganggu likuiditas belanja prioritas. Namun, kami minta Gubernur tetap membuka ruang optimalisasi melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan digitalisasi pemungutan PAD," jelas Suwandy.
Banggar juga mengapresiasi Komisi C DPRD Jatim yang melakukan rasionalisasi target penerimaan secara rinci berdasarkan jenisnya.
Penyesuaian target ke atas dilakukan pada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), retribusi, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.
Sebaliknya, target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) disesuaikan ke bawah dengan mempertimbangkan perubahan tren masyarakat yang mulai beralih ke kendaraan listrik berbasis baterai.
Untuk pendapatan transfer, target ditetapkan sebesar Rp8,84 triliun. Banggar mendorong Pemprov Jatim terus mengawal penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat.
Belanja Modal Jadi Sorotan
Di sisi belanja, peningkatan anggaran menjadi salah satu perhatian Banggar. Belanja daerah bertambah sekitar Rp2,67 triliun dibandingkan pagu awal.
Kenaikan tersebut terutama didorong peningkatan belanja modal yang nilainya meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan pagu sebelum perubahan.
Namun, Banggar mengingatkan agar peningkatan pagu tersebut diikuti kesiapan pelaksanaan. Pasalnya, realisasi belanja modal pada Semester I 2026 masih rendah, yakni 16,37 persen secara keseluruhan. Bahkan, realisasi belanja gedung dan bangunan baru mencapai 3,85 persen.
"Perangkat daerah pelaksana harus memiliki kesiapan dokumen teknis, pengadaan, dan jadwal eksekusi yang presisi di sisa waktu tahun anggaran ini. Tambahan pagu yang besar jangan sampai gagal dieksekusi dan kembali mengendap menjadi SILPA," kata Suwandy.
Banggar juga menekankan penerapan prinsip money follows program. Penambahan anggaran, menurut Banggar, tidak cukup hanya diukur berdasarkan tingkat serapan, tetapi harus menghasilkan keluaran dan dampak nyata bagi masyarakat.
Selain itu, Banggar menyoroti pemerataan pembangunan infrastruktur di Jawa Timur. Menindaklanjuti masukan Komisi D, Banggar meminta pemerintah provinsi mendistribusikan belanja pekerjaan umum secara lebih merata, terutama ke daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Banggar juga menyoroti porsi belanja sektor ekonomi. Sektor tersebut menopang sekitar 66,9 persen PDRB Jawa Timur, tetapi alokasi belanjanya baru mencapai 4,56 persen dari total P-APBD.
Karena itu, Banggar mendorong rekonstruksi sebagian belanja pegawai menjadi belanja produktif untuk memperkuat ketahanan pangan dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Tunjangan Guru Harus Dituntaskan
Dalam sektor pendidikan, Banggar mempertahankan rekomendasi Komisi E agar penyesuaian pagu Dinas Pendidikan tidak mengganggu layanan dasar.
Banggar juga meminta pemerintah menuntaskan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG), termasuk komponen tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 Tahun 2025.
Sementara itu, terkait defisit anggaran sebesar Rp3,37 triliun, Banggar memastikan kebutuhan tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan netto yang bersumber dari SILPA 2025 sebesar Rp3,38 triliun.
Angka SILPA tersebut telah diverifikasi berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"SILPA yang besar seperti pada TA 2025 bukan semata prestasi keuangan, melainkan indikator perencanaan dan penyerapan yang belum optimal. Pemanfaatan SILPA tahun ini harus benar-benar diarahkan pada proyek yang memenuhi readiness criteria dan sektor produktif penekan ketimpangan,"ujar Suwandy.
Laporan Banggar tersebut ditandatangani Ketua Banggar DPRD Jatim, M. Musyafak.
Dengan disetujuinya Raperda P-APBD Tahun Anggaran 2026, DPRD bersama Pemprov Jatim berharap seluruh penyesuaian anggaran dapat segera dilaksanakan secara optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi Jawa Timur.(MC Prov Jatim/pca-hjr/eyv)
