Donggala, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala menggelar Rapat Persiapan Pelaksanaan Kolaborasi dalam Verifikasi Data Penerima Bantuan Sosial sekaligus Rekonsiliasi Data Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) menuju Satu Data Indonesia, di aula Kasiromu, Kantor Bupati, pada Rabu (2/9/2026).
Langkah strategis tersebut diambil guna menyelesaikan rentetan persoalan mendasar di lapangan dimana sistem pendataan usang kerap memicu penyaluran bantuan perlindungan sosial dan layanan kesehatan yang salah sasaran, sehingga ironisnya, banyak warga miskin tertolak berobat di fasilitas kesehatan murni karena hambatan administrasi.
Menanggapi kondisi krusial itu, Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, menegaskan bahwa polemik jaminan kesehatan rakyat bukan sekadar urusan teknis pengumpulan data semata. Hak atas kesehatan bersinggungan langsung dengan penegakan rasa keadilan, keberpihakan pemerintah, dan nilai kemanusiaan bagi populasi rentan.
"Kuncinya satu, data harus benar. Karena ketika data kita salah, maka yang paling pertama dan paling berat menanggung akibatnya adalah rakyat kita sendiri. Kita tidak boleh lagi membiarkan kondisi di mana warga miskin yang sakit tidak terdaftar," tegasnya.
Guna memutus mata rantai birokrasi dan kesalahan pendataan tersebut, ia menginstruksikan seluruh kepala desa serta lurah untuk melakukan validasi secara faktual, objektif, dan transparan. Aparatur diwajibkan mencoret data masyarakat mampu yang tidak layak menerima bantuan, dengan syarat mutlak tidak ada satu pun warga miskin yang terabaikan haknya.
Proses pemutakhiran data secara berintegritas ini sangat esensial untuk mempercepat integrasi Jamkesda ke dalam ekosistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital berskala nasional. Berbekal payung besar kebijakan Satu Data Indonesia, seluruh data penerima bantuan dipadankan secara elektronik guna membasmi data ganda dan ketidakakuratan lintas lembaga.
Sejalan dengan semangat pembenahan birokrasi tersebut, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Donggala, Budi Santosa, menyatakan bahwa rekonsiliasi berfokus pada ketepatan sasaran Jamkesda. Identifikasi dinamika atau perubahan status kepesertaan masyarakat menjadi bahan krusial agar subsidi kesehatan tepat guna.
"Kabupaten Donggala sangat beruntung bisa masuk pada siklus satu uji coba perlindungan sosial digital yang dimulai dari Juni hingga Agustus. Dinas kami juga sudah melaksanakan desk pada sembilan kelurahan selama dua hari sebelumnya," jelasnya.
Berdasarkan pembaruan sistem dashboard Perlinsos per Rabu siang, capaian sinkronisasi registrasi di Kabupaten Donggala telah menembus angka 45,40 persen. Dari total target nasional sebanyak 106.139 keluarga di daerah tersebut, pemerintah kabupaten berhasil mendaftarkan 48.192 kepala keluarga secara sah ke dalam mahadata digital.
Tingkat kemajuan pendataan elektronik itu disumbang dari pergerakan masif di berbagai wilayah, mulai dari Kecamatan Banawa, Dampelas, Sojol, hingga kantong-kantong demografi pelosok seperti Pinembani dan Rio Pakava. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi bukti konkret komitmen Pemkab Donggala dalam menanggalkan ego sektoral.
Melihat progres pendaftaran harian yang melaju pesat, Budi membidik persentase cakupan pendaftaran Perlinsos bagi warga prasejahtera dapat menyentuh angka seratus persen pada akhir tahun berjalan. Langkah jemput bola melalui perangkat desa terus digalakkan untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam transisi digitalisasi tersebut.
Dengan berjalannya pendataan Perlinsos digital yang saling terhubung dengan portal Satu Data Indonesia, kebocoran alokasi anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat dicegah secara sistematis. Transformasi sistem penjaminan sosial yang mutakhir dan inklusif ini diyakini mampu mengakselerasi penurunan angka kemiskinan dan mendongkrak derajat kesejahteraan di Kabupaten Donggala.
(Media Center Kominfo Donggala/Rs/Rh)
