Hadapi Kabut Asap, Pemkab Katingan Siapkan Penyesuaian Jam Kerja ASN
Kasongan, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Katingan menyiapkan kebijakan penyesuaian jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kabut asap yang semakin pekat dan berpotensi berdampak pada kesehatan.
Kebijakan tersebut disiapkan melalui pembahasan draf Surat Edaran (SE) Bupati Katingan tentang Jam Kerja ASN pada Saat Bencana Kabut Asap di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, Selasa (1/9/2026).
Pembahasan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara yang mengacu pada Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU). Pemerintah daerah menilai diperlukan pedoman yang jelas apabila kualitas udara memburuk hingga berada pada tingkat yang dapat membahayakan kesehatan.
Asisten III Setda Kabupaten Katingan, Sawun, mengatakan perlindungan terhadap kesehatan ASN perlu menjadi perhatian di tengah kondisi kabut asap. Namun, upaya tersebut tetap harus diimbangi dengan kepastian bahwa masyarakat dapat memperoleh pelayanan pemerintahan secara optimal.
“Kondisi kabut asap yang semakin pekat perlu menjadi perhatian bersama, khususnya karena berkaitan langsung dengan kesehatan. Melalui pembahasan draf Surat Edaran ini, kita ingin memastikan ada langkah yang jelas dalam melindungi ASN dari dampak kualitas udara yang buruk, namun di sisi lain pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan dengan baik,” ujar Sawun.
Menurutnya, penyesuaian jam kerja tidak dapat dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi kualitas udara dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, draf SE tersebut perlu mengatur mekanisme yang dapat menjadi pedoman bagi perangkat daerah apabila kondisi kabut asap mencapai tingkat yang membahayakan.
“Kita akan menyesuaikan kebijakan ini dengan kondisi kualitas udara dan ketentuan yang berlaku, sehingga nantinya dapat menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam mengatur jam kerja ASN apabila kondisi kabut asap berada pada tingkat yang membahayakan,” tambahnya.
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah daerah juga mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan publik. Perangkat daerah nantinya perlu memastikan layanan yang bersifat penting dan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap dapat berjalan meskipun dilakukan penyesuaian terhadap jam kerja ASN.
Hal ini menjadi penting karena dampak kabut asap tidak hanya berkaitan dengan kesehatan aparatur, tetapi juga dapat memengaruhi aktivitas masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan.
Rapat dipimpin Asisten III Setda Kabupaten Katingan, Sawun, dan diikuti sejumlah perangkat daerah terkait, antara lain Sekretaris Inspektorat, Kepala BKPSDM, Sekretaris Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris Satpol PP, perwakilan BPBD, Plt. Kepala Bagian Umum, serta Kepala Bagian Organisasi.
Melalui penyusunan pedoman tersebut, Pemerintah Kabupaten Katingan berupaya menyiapkan langkah antisipatif yang tetap memperhatikan dua kepentingan sekaligus, yakni melindungi kesehatan ASN dan memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan publik selama kondisi kabut asap berlangsung.
Kebijakan penyesuaian jam kerja selanjutnya akan mengacu pada hasil pembahasan, kondisi kualitas udara, serta ketentuan yang berlaku sebelum ditetapkan dan diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan.
