Mencegah kebocoran potensi pajak sekaligus mempercepat reformasi birokrasi, Pemkab Parigi Moutong resmi memperkuat sinergi lintas instansi melalui penyelarasan sistem data pertanahan dan perpajakan daerah, Selasa (1/9/2026).
PARIGI MOUTONG, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong memperkuat koordinasi lintas instansi dan perangkat daerah untuk mengintegrasikan data pertanahan serta perpajakan daerah.
Langkah ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) serta Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Selasa (1/9/2026).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Parigi Moutong, Mohammad Yasir, ini berfokus pada penyelarasan data NIB dan NOP, validasi BPHTB, serta pengembangan dan pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT).
Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Sakti Lasimpala, yang hadir secara daring menyampaikan dukungan penuh atas kolaborasi strategis antara Bapenda, Kantor Pertanahan, serta Dinas Komunikasi dan Informatika.
Melalui integrasi sistem terpadu ini, Pemkab Parigi Moutong berkomitmen mempercepat langkah reformasi birokrasi, menutup potensi kebocoran penerimaan pajak daerah, sekaligus mempermudah akses pelayanan administrasi pertanahan bagi masyarakat luas.
Agenda rakor tersebut turut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Kantor Pertanahan Parigi Moutong, Plt. Kepala Dinas Kominfo, Kepala Bagian Kerja Sama, serta jajaran pejabat Inspektorat dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Parigi Moutong. (MC Parigi Moutong / Mohammad Fikran Sanjaya)
