Peluncuran tiga klinik inovatif Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo, yakni Klinik Kualitas Hidup Perempuan, Klinik Pemenuhan Hak Anak (PHA), dan Klinik Inovasi. (foto Fahmi)
Kota Gorontalo, InfoPublik - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PPPA-PMD) Provinsi Gorontalo meluncurkan tiga klinik inovatif pada tahun 2026, yakni Klinik Kualitas Hidup Perempuan, Klinik Pemenuhan Hak Anak (PHA), dan Klinik Inovasi.
Peluncuran tiga klinik ini menjadi bagian dari langkah strategis Dinas PPPA-PMD dalam memperkuat kualitas pelayanan publik, meningkatkan akses masyarakat terhadap konsultasi dan pendampingan, sekaligus mendorong lahirnya inovasi dalam penyelenggaraan program pemberdayaan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta pemberdayaan masyarakat dan desa.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili menyambut positif kehadiran tiga klinik tersebut. Menurutnya, inovasi yang dikembangkan Dinas PPPA-PMD merupakan langkah konkret untuk menghadirkan pelayanan pemerintah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami memberikan apresiasi dan dukungan terhadap inovasi yang dilakukan Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo. Kehadiran tiga klinik ini merupakan langkah positif untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas hidup perempuan, pemenuhan hak anak, serta pengembangan inovasi,” ujar Thomas Mopili.
Ia menilai keberadaan Klinik Kualitas Hidup Perempuan memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas hidup perempuan melalui penguatan akses terhadap informasi, konsultasi, pendampingan, serta koordinasi lintas sektor.
Sementara itu, Klinik Pemenuhan Hak Anak (PHA) diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah daerah dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak melalui pendekatan yang terintegrasi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Adapun Klinik Inovasi menjadi ruang untuk mendorong aparatur dan pemangku kepentingan menghasilkan gagasan, praktik, serta terobosan baru yang dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Thomas Mopili juga mendorong agar ketiga klinik tersebut tidak berhenti sebagai sebuah inovasi kelembagaan, tetapi terus dikembangkan menjadi layanan yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan.
“Kami berharap tiga klinik ini tidak hanya menjadi program atau inovasi pada saat diluncurkan, tetapi dapat terus dikembangkan dan memberikan dampak yang nyata. DPRD Provinsi Gorontalo tentunya mendukung langkah-langkah pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo Yana Yanti Suleman menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.
Menurut Yana, kehadiran tiga klinik merupakan bagian dari komitmen Dinas PPPA-PMD untuk menghadirkan pendekatan pelayanan yang lebih terarah, responsif, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo terhadap tiga klinik yang kami luncurkan. Dukungan ini menjadi motivasi bagi Dinas PPPA-PMD untuk memastikan inovasi yang dibangun benar-benar memberikan manfaat dan menjadi bagian dari penguatan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Yana.
Ia menjelaskan, Klinik Kualitas Hidup Perempuan diarahkan sebagai ruang konsultasi, koordinasi, dan pendampingan dalam mendukung berbagai upaya peningkatan kualitas hidup perempuan serta penguatan pemberdayaan perempuan di Provinsi Gorontalo.
Klinik Pemenuhan Hak Anak (PHA) dikembangkan sebagai ruang koordinasi dan konsultasi untuk memperkuat pemenuhan hak anak serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman, layak, dan ramah anak.
Sedangkan Klinik Inovasi menjadi wadah untuk mendorong pengembangan gagasan dan terobosan baru, baik dalam pelaksanaan program maupun peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Yana menegaskan bahwa keberhasilan ketiga klinik membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Tiga klinik ini kami desain bukan sebagai layanan yang bekerja sendiri, tetapi sebagai ruang kolaborasi. Kami membutuhkan dukungan DPRD, perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa dan kelurahan, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, serta seluruh unsur masyarakat,” jelasnya.
Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo selanjutnya akan melakukan penguatan terhadap ketiga klinik melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan jejaring kerja sama, pemanfaatan teknologi informasi, serta monitoring dan evaluasi secara berkala.
Dengan dukungan DPRD dan kolaborasi lintas sektor, Klinik Kualitas Hidup Perempuan, Klinik Pemenuhan Hak Anak (PHA), dan Klinik Inovasi diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat pelayanan publik sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan Provinsi Gorontalo yang lebih inklusif, inovatif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (mcgorontaloprov/fahmi)
