Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar saat membuka Focus Group Discussion (FGD) RIPPM bersama PT Timah Tbk di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Selasa (1/9/2026).
Selatpanjang, InfoPublik – Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar mendorong agar Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) PT Timah Tbk disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan mampu menciptakan kemandirian dalam jangka panjang.
Hal tersebut disampaikan Asmar saat membuka Focus Group Discussion (FGD) RIPPM bersama PT Timah Tbk di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Selasa (1/9/2026).
Asmar mengapresiasi PT Timah Tbk yang secara konsisten membuka ruang komunikasi serta melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyusunan dan pembaruan dokumen RIPPM.
“Bagi kami, kegiatan ini bukan sekadar forum untuk menyampaikan program. Lebih dari itu, ini adalah kesempatan untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat secara langsung, melihat persoalan yang ada di lapangan, sekaligus menyusun langkah pemberdayaan yang benar-benar memberikan manfaat,” ujar Asmar.
Menurut Asmar, Kepulauan Meranti sebagai wilayah kepulauan memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Namun, daerah tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, antara lain keterbatasan akses, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, infrastruktur, persoalan lingkungan, hingga penciptaan lapangan kerja.
Karena itu, ia berharap program pemberdayaan melalui RIPPM PT Timah dapat diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah. Program yang dirancang juga diharapkan tidak berhenti sebagai bantuan sesaat, tetapi mampu meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga mereka dapat menjadi pelaku utama pembangunan.
“Kita ingin penguatan di berbagai sektor nyata, seperti pembinaan UMKM, peningkatan keterampilan warga, pengembangan ekonomi produktif, dukungan sektor perikanan dan pertanian, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan pemuda dan perempuan, serta program yang mendukung kelestarian lingkungan,” tambahnya.
Pemkab Kepulauan Meranti, lanjut Asmar, siap menjadi mitra strategis dalam mengawal, mengoordinasikan, dan menyinkronkan program pemberdayaan agar pelaksanaannya tepat sasaran, terukur, dan memberikan dampak luas.
“Mari kita susun RIPPM yang tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi benar-benar menjawab persoalan masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Saya percaya, dengan komitmen bersama, keberadaan PT Timah Tbk di Meranti akan terus memberikan kontribusi positif,” tutup Bupati.
Sementara itu, Division Head Kundur Area PT Timah Tbk Ronanta mengatakan FGD tersebut menjadi momentum penting untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait penyusunan RIPPM.
“Program yang dilakukan oleh PT Timah ini bukan hanya sekadar menyatakan di atas kertas bagus, tetapi juga harus diaplikasikan, terutama di lingkungan operasional,” ujarnya.
Ronanta menjelaskan, PT Timah sebelumnya telah melakukan eksploitasi berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kepulauan Meranti. Namun, dalam beberapa tahun terakhir perusahaan belum kembali beroperasi karena menghadapi kendala berupa tebalnya lapisan tanah penutup atau overburden.
Meski demikian, PT Timah tetap memperpanjang IUP tersebut untuk sepuluh tahun ke depan. Menurut Ronanta, kondisi itu sekaligus menegaskan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat melalui program RIPPM.
“Namun, kita tetap memperpanjang IUP-nya selama sepuluh tahun ke depan. Tentu hal ini kami memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat melalui program RIPPM tersebut,” imbuhnya.
Kabid Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Riau Wan Saiful Effendi menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan forum konsultasi publik yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.
Menurutnya, forum tersebut penting untuk memastikan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disusun berdasarkan kondisi serta kebutuhan warga di sekitar wilayah kegiatan.
“Menurut kami forum seperti ini sangat penting untuk memastikan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat di sekitar wilayah kegiatan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, RIPPM tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan, tetapi harus menjadi instrumen untuk memastikan keberadaan kegiatan usaha memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Pembaruan RIPPM, lanjutnya, perlu mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan, potensi daerah, serta sumber penghidupan masyarakat. Untuk Kepulauan Meranti, program pemberdayaan dapat diarahkan pada potensi lokal, termasuk sektor perikanan, pertanian, usaha mikro dan kecil, peningkatan keterampilan, serta pendidikan.
“Khusus di Kepulauan Meranti kita memahami bahwa masyarakat memiliki karakteristik dan potensi yang sangat beragam. Karena itu program-program pemberdayaan perlu mempertimbangkan potensi lokal serta sumber penghidupan masyarakat termasuk sektor perikanan, pertanian, usaha mikro dan kecil. Peningkatan keterampilan, pendidikan serta bidang-bidang lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat,” tambahnya.
FGD tersebut turut dihadiri CSR Section Head CSR dan CE Kundur Area Dyna, perwakilan PT Sucofindo Semarang Dede Abdul Hasyir, dan Retno Suryani, jajaran kepala OPD Pemkab Kepulauan Meranti, para camat, kepala desa, serta Ketua Nelayan Kecamatan Rangsang.
