Pemprov Kalbar Gandeng Kemenkeu, Komitmen Percepat DAK/DAU dan Perkuat Pajak Daerah
Pontianak, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menegaskan komitmennya untuk memperkuat tiga pilar utama pengelolaan keuangan daerah. Komitmen tersebut meliputi optimalisasi penerimaan pajak dan kepabeanan, percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta penguatan pendampingan pengelolaan keuangan daerah agar semakin akuntabel dan tepat sasaran.
Penegasan ini disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, saat menerima audiensi pimpinan perwakilan Kementerian Keuangan di Kalimantan Barat di Ruang Kerja Gubernur, Senin (31/8/2026). Pertemuan yang turut dihadiri Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD, serta jajaran OPD terkait tersebut menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan program pusat dan daerah dalam mewujudkan komitmen tersebut.
Gubernur Ria Norsan menyatakan bahwa sinergi dengan Kementerian Keuangan adalah kunci untuk memastikan setiap rupiah APBN dan APBD memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa peningkatan penerimaan pajak dan kepabeanan tidak hanya akan memperkuat kas negara, tetapi juga mencerminkan kesadaran dan partisipasi aktif dunia usaha di Kalbar.
"Kami berkomitmen untuk terus memperkuat penerimaan pajak dan kepabeanan, mempercepat penyaluran DAK dan DAU, serta memperkuat pendampingan dalam pengelolaan keuangan daerah. Tujuan kita sama, bagaimana APBN dan APBD benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalbar, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga upaya pengentasan kemiskinan," ujar Gubernur Ria Norsan.
Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa percepatan penyaluran DAK dan DAU sangat krusial agar program-program pembangunan di daerah tidak terhambat oleh kendala likuiditas. Oleh karena itu, Pemprov Kalbar bertekad untuk meningkatkan koordinasi dengan Kanwil Kemenkeu Kalbar guna mengidentifikasi dan menuntaskan berbagai hambatan administratif yang kerap ditemui di lapangan.
Dalam audiensi tersebut, kedua belah pihak juga membahas realisasi APBN di Kalimantan Barat hingga Agustus 2026 serta strategi bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi belanja pemerintah dan peningkatan iklim investasi. Dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan efisien, diharapkan setiap program pembangunan dapat berjalan efektif dan menyasar langsung kebutuhan prioritas masyarakat.
Gubernur Ria Norsan berharap forum koordinasi rutin antara Pemprov Kalbar dan Kementerian Keuangan dapat terus dilanjutkan. Dengan komunikasi yang intensif, berbagai kendala di lapangan dapat segera diatasi sehingga pembangunan di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh lapisan masyarakat.(irf)
