APBD Padang 2027 Disepakati Rp2,83 Triliun
Padang, InfoPublik – Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang menyepakati KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dengan rencana anggaran mencapai Rp2,83 triliun. Kesepakatan ini menjadi pijakan awal penyusunan program pembangunan Kota Padang pada tahun depan, sekaligus diarahkan untuk memperkuat pendapatan daerah.
Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang yang dipimpin Ketua DPRD Muharlion di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang, Senin (31/8/2026). Rapat turut dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Ketua DPRD Mastilizal Aye dan Jupri, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta anggota DPRD.
Selain KUA-PPAS APBD 2027, rapat paripurna juga membahas pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta penutupan Masa Sidang III Tahun 2026 dan pembukaan Masa Sidang I Tahun 2026.
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan kesepakatan KUA-PPAS menjadi landasan penting bagi Pemko Padang dalam menentukan program dan kegiatan pembangunan 2027. “Kami berharap perubahan Perda tersebut dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang, sekaligus mencapai target-target pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD Kota Padang,” ujar Fadly.
Menurutnya, penguatan PAD menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Dengan rencana APBD sebesar Rp2,83 triliun, Pemko Padang selanjutnya akan menjadikan kesepakatan tersebut sebagai acuan dalam penyusunan anggaran dan program kerja 2027. Arah pembangunan diharapkan tetap selaras dengan visi, misi, serta program unggulan pemerintah daerah.
Tak hanya menyepakati arah anggaran 2027, masa sidang yang berakhir juga mencatat sejumlah regulasi strategis yang disusun Pemko Padang bersama DPRD. Beberapa di antaranya Perda tentang Pangan, Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, serta Perda tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.
Rangkaian regulasi tersebut menunjukkan bahwa agenda pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan anggaran, tetapi juga menyentuh aspek ketahanan pangan, tata kelola keuangan, kelembagaan adat, hingga pelestarian nilai budaya Minangkabau.
Fadly berharap sinergi antara Pemko Padang dan DPRD terus diperkuat sehingga berbagai kebijakan dan anggaran yang disepakati benar-benar memberi dampak bagi masyarakat.
Ia menilai kolaborasi eksekutif dan legislatif diperlukan agar program pembangunan yang dirancang tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi pelayanan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Sinergi dan dukungan dari DPRD Kota Padang terus terjalin dengan baik dalam melahirkan berbagai Perda dan kesepakatan anggaran guna mendukung visi, misi, serta Program Unggulan Pemerintah Kota Padang,” pungkasnya.
(Mul)
~ 📤 by Ju
