Pembimbingan dan pendampingan penyusunan LPJ Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Kepala Keluarga (UEP-PEKKA) di Kabupaten Gorontalo. (foto Owan)
Kota Gorontalo, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil memastikan pelaksanaan program bantuan sosial berjalan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal itu diwujudkan melalui kegiatan pembimbingan dan pendampingan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Kepala Keluarga (UEP-PEKKA) Tahap II Tahun 2026 di Kabupaten Gorontalo, Senin (31/8/2026).
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo, Reflin Buata, hadir langsung memberikan pembimbingan kepada para penerima manfaat.
Bertempat di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah dalam memastikan bantuan sosial tidak hanya tersalurkan kepada penerima yang tepat, tetapi juga dimanfaatkan secara optimal dan dikelola sesuai ketentuan.
Pada Tahap II Tahun 2026, bantuan sosial UEP-PEKKA diberikan kepada 100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di enam kabupaten/kota.
Kabupaten Pohuwato menerima alokasi sebanyak 42 KPM, Kabupaten Gorontalo 22 KPM, Kota Gorontalo 7 KPM, Kabupaten Boalemo 8 KPM, Kabupaten Bone Bolango 11 KPM, dan Kabupaten Gorontalo Utara 10 KPM.
Untuk Kabupaten Gorontalo, sebanyak 22 KPM mendapatkan bantuan yang tersebar di tujuh desa/kelurahan. Rinciannya, Kayubulan 11 KPM, Hepuhulawa 5 KPM, Bolihuangga 2 KPM, serta Hutuo, Pentadio Barat, Tuladenggi dan Dulohupa masing-masing satu KPM.
Dalam pendampingan tersebut, Reflin memberikan pemahaman kepada penerima manfaat mengenai tata cara pengelolaan bantuan serta penyusunan LPJ.
Para penerima diarahkan untuk melengkapi dokumen administrasi, memastikan penggunaan bantuan sesuai peruntukan, serta menyiapkan bukti-bukti transaksi sebagai bagian dari pertanggungjawaban.
Reflin juga menekankan pentingnya tertib administrasi dan transparansi dalam pengelolaan bantuan. Menurutnya, setiap penerima manfaat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bantuan yang diterima digunakan sebagaimana mestinya dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Bantuan ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi diharapkan menjadi stimulus untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan baik dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan,” ujar Reflin.
Program UEP-PEKKA diarahkan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi perempuan kepala keluarga. (mcgorontaloprov/owan)
